TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat lonjakan mobilitas penumpang angkutan antar kota antar provinsi, baik kedatangan atau keberangkatan di empat terminal besar pada akhir Maret.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menyebutkan data lonjakan mobilitas di terminal tersebut sejak 16 Maret, hari pertama kebijakan kerja dari rumah atau work from home diberlakukan di Jakarta.
Seperti di terminal Pulo Gebang, pada 16 Maret rata-rata jumlah penumpang sekitar 4.859 orang dengan rincian penumpang untuk keberangkatan 2.432 orang dan untuk kedatangan 2.432.
Berdasarkan data Dishub dari 16-30 Maret di Pulogebang rata-rata mobiltas penumpang mencapai 47.200 orang, dengan jumlah keberangkatan 32.185 penumpang dan kedatangan 15.015. Hal tersebut naik dari rata-rata mobiltas penumpang pada bulan sebelumnya yaitu 4.889 orang.
Selanjutnya di Terminal Kalideres, pada 16-30 Maret rata-rata jumlah penumpang mencapai 22.604 orang, dengan jumlah keberangkatan 12.653 penumpang dan kedatangan 9.969 penumpang. Angka tersebut naik dari rata-rata mobiltas penumpang pada bulan sebelumnya yaitu 2.368 orang.
Hal yang sama juga terjadi di Terminal Kampung Rambutan, jumlah penumpang pada 16-30 Maret mencapai 89.649 orang, dengan jumlah keberangkatan 28.184 penumpang dan kedatangan 61.465. Hal tersebut naik dari rata-rata mobiltas penumpang pada bulan sebelumnya yaitu 13.855 orang.
Kemudian di Terminal Tanjung Priok, selama 16-30 Maret jumlah penumpang mencapai 6.702 orang, dengan jumlah keberangkatan 3.197 penumpang dan kedatangan 3.505 orang. Angka tersebut naik dari rata-rata jumlah penumpang pada bulan sebelumnya yaitu 633 orang.
Syafrin menyebutkan secara keseluruhan untuk empat terminal tersebut dari tanggal 16-30 Maret tercatat 166.155 pergerakan penumpang, dengan rincian 76.201 keberangkatan dan 89.954 untuk kedatangan.
Pemerintah DKI telah mengusulkan pelarangan bagi bus angkutan umum masuk dan keluar ke Jakarta untuk menghentikan penularan virus corona. Namun hingga saat ini Dinas Perhubungan kata Syafrin masih menuggu kajian dampak ekonomi dari pelarangan tersebut dari Kementerian Perhubungan.
"Prinsipnya kami menunggu arahan Kemenhub," ujarnya.
