TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI telah mengalokasikan Rp 1,03 triliun untuk penanggulangan wabah virus corona. Menurut dia, anggaran tersebut masih terus bertambah karena DKI, masih terus melakukan realokasi anggaran APBD.
"Ini baru pada tahap kedua perubahan APBD," kata Mujiono saat dihubungi, Kamis, 2 April 2020.
Anggaran tersebut berasal dari anggaran biaya tidak (BTT)terduga Rp 130 miliar, pemotongan penyertaan modal daerah PT MRT Rp 500 miliar dan anggaran Formula E Rp 344 miliar.
Anggaran tersebut bakal terus bertambah karena pemerintah mengubah postur anggaran 2020 untuk berfokus menanggulangi pandemi ini. Pada 26 Maret lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub nomor 28 tahun 2020 tentang refocusing anggaran sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri.
Surat edaran Kemendagri memberi kewenangan kepala daerah menggeser anggaran untuk menanggulangi virus corona. Pergeseran anggaran tersebut telah diturunkan melalui Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2020 dan instruksi Sekda nomor 24 tahun 2020.
Pengunjung berjalan melewati karangan bunga sebagai bentuk dukungan untuk staf medis yang merawat pasien Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso yang merupakan rumah sakit rujukan Covid-19, di Jakarta, 24 Maret 2020. Hingga Selasa 24 Maret 2020, merawat 10 pasien positif Corona. TEMPO/Nurdiansah
Saat ini, Gubernur DKI juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur untuk memotong tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara Maret 2020. "Pemotongan TKD paling kecil 10 persen dan paling besar 20 persen untuk menanggulangi Covid-19."
Pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk tidak memotong TKD petugas medis, seperti dokter, perawat dan dewan pengawas. "Mereka sudah kontribusi tenaga dan risiko. Yang dipotong ASN di luar itu," ujarnya.
Selain itu, anggaran penanggulangan juga bakal meningkat karena DKI bakal menambah dari insentif pajak. Pemerintah bakal memotong 10 persen pajak daerah untuk penanggulangan virus ini.
Berdasarkan catatannya sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2020, DKI telah memperoleh Rp 10 triliun dari sektor pajak. "Artinya sebulan sekitar Rp 3 triliun pendapatan pajaknya."
Belum lagi, kata Politikus Demokrat ini, tunjangan transportasi ASN bakal dialihkan juga untuk menanggulangi wabah ini. Sebab, sebagian besar ASN telah bekerja dari rumah. "Karena enggak perlu bensin, tol dan parkir. Jadi dipotong. Ini untuk Maret saja. Semoga April sudah membaik."
Selain itu, anggaran kunjungan kerja dewan sekitar Rp 17 miliar juga bakal dialokasikan untuk membantu menanggulangi Covid-19.
Namun, yang berkembang di media sosial anggaran yang dialokasikan DKI untuk mengatasi pandemi ini hanya Rp 130 miliar. "Itu salah."
Anggaran Rp 130 miliar, Mujiono menjelaskan, merupakan anggaran awal yang diambil dari BTT dan dialokasikan untuk rumah sakit, yang kekurangan APD dan lainnya. "DKI itu dihitung dulu. Tidak seperti daerah lain belum dihitung sudah diungkapkan," ujarnya. "Rp 130 miliar itu untuk Dinas Kesehatan saja di tahap awal."
