Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Anggaran DKI untuk Corona Rp 1,03 Triliun, DPRD: Akan Tambah Lagi

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Ilustrasi virus Corona. REUTERS/Dado Ruvic
Ilustrasi virus Corona. REUTERS/Dado Ruvic
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan Pemerintah Provinsi DKI telah mengalokasikan Rp 1,03 triliun untuk penanggulangan wabah virus corona. Menurut dia, anggaran tersebut masih terus bertambah karena DKI, masih terus melakukan realokasi anggaran APBD.

"Ini baru pada tahap kedua perubahan APBD," kata Mujiono saat dihubungi, Kamis, 2 April 2020.

Anggaran tersebut berasal dari anggaran biaya tidak (BTT)terduga Rp 130 miliar, pemotongan penyertaan modal daerah PT MRT Rp 500 miliar dan anggaran Formula E Rp 344 miliar.

Anggaran tersebut bakal terus bertambah karena pemerintah mengubah postur anggaran 2020 untuk berfokus menanggulangi pandemi ini. Pada 26 Maret lalu, Gubernur DKI Anies Baswedan telah mengeluarkan Pergub nomor 28 tahun 2020 tentang refocusing anggaran sesuai surat edaran Kementerian Dalam Negeri.

Surat edaran Kemendagri memberi kewenangan kepala daerah menggeser anggaran untuk menanggulangi virus corona. Pergeseran anggaran tersebut telah diturunkan melalui Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2020 dan instruksi Sekda nomor 24 tahun 2020.

Pengunjung berjalan melewati karangan bunga sebagai bentuk dukungan untuk staf medis yang merawat pasien Covid-19 di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso yang merupakan rumah sakit rujukan Covid-19, di Jakarta, 24 Maret 2020. Hingga Selasa 24 Maret 2020, merawat 10 pasien positif Corona. TEMPO/Nurdiansah

Saat ini, Gubernur DKI juga telah mengeluarkan Instruksi Gubernur untuk memotong tunjangan kinerja daerah aparatur sipil negara Maret 2020. "Pemotongan TKD paling kecil 10 persen dan paling besar 20 persen untuk menanggulangi Covid-19."

Pemerintah juga mempunyai kebijakan untuk tidak memotong TKD petugas medis, seperti dokter, perawat dan dewan pengawas. "Mereka sudah kontribusi tenaga dan risiko. Yang dipotong ASN di luar itu," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, anggaran penanggulangan juga bakal meningkat karena DKI bakal menambah dari insentif pajak. Pemerintah bakal memotong 10 persen pajak daerah untuk penanggulangan virus ini.

Berdasarkan catatannya sejak 1 Januari hingga 31 Maret 2020, DKI telah memperoleh Rp 10 triliun dari sektor pajak. "Artinya sebulan sekitar Rp 3 triliun pendapatan pajaknya."

Belum lagi, kata Politikus Demokrat ini, tunjangan transportasi ASN bakal dialihkan juga untuk menanggulangi wabah ini. Sebab, sebagian besar ASN telah bekerja dari rumah. "Karena enggak perlu bensin, tol dan parkir. Jadi dipotong. Ini untuk Maret saja. Semoga April sudah membaik."

Selain itu, anggaran kunjungan kerja dewan sekitar Rp 17 miliar juga bakal dialokasikan untuk membantu menanggulangi Covid-19.

Namun, yang berkembang di media sosial anggaran yang dialokasikan DKI untuk mengatasi pandemi ini hanya Rp 130 miliar. "Itu salah."

Anggaran Rp 130 miliar, Mujiono menjelaskan, merupakan anggaran awal yang diambil dari BTT dan dialokasikan untuk rumah sakit, yang kekurangan APD dan lainnya. "DKI itu dihitung dulu. Tidak seperti daerah lain belum dihitung sudah diungkapkan," ujarnya. "Rp 130 miliar itu untuk Dinas Kesehatan saja di tahap awal."

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

6 jam lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV tahun 2023-2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024. DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi Undang-Undang (UU) yang terdiri atas 12 bab dan 73 pasal berisi ketentuan soal status Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. TEMPO/M Taufan Rengganis
DPR Sahkan RUU DKJ Jadi Undang-undang, Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota Negara

Mendagri mengatakan RUU DKJ adalah wujud komitmen mengupayakan Jakarta menjadi kota kelas dunia.


Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

2 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Pemprov DKI Jakarta Benahi Infrastruktur dan Operasional Sarana Banjir

Langkah-langkah ini disusun dalam program penanganan banjir yang menjadi bagian dari rencana aksi roadmap untuk penyusunan RPJPD 2025-2045.


Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendistribusikan 500.000 Rice Cooker. Tempo/Tony Hartawan
Anggota Dewan Sebut Program Rice Cooker Gratis Kementerian ESDM Abal-abal, Harus Diaudit BPK

Program rice cooker gratis merupakan proyek hibah untuk rumah tangga yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023.


Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

3 hari lalu

Warga menerima Alat Memasak Listrik (AML) berupa penanak nasi yang didistribusikan oleh PT Pos Indonesia di kawasan Manggarai, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Rice cooker yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi, serta memenuhi ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Tempo/Tony Hartawan
Program Rice Cooker Gratis ESDM Tersalurkan 68,5 Persen, Habiskan Duit Rp 176 Miliar

ESDM meminta maaf program hibah rice cooker gratis belum bisa memenuhi harapan.


Dishub DKI Prediksi Puncak Arus Mudik 8 April 2024

4 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo saat ditemui di Stasiun KA Pasar Senen, Rabu, 19 April 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Dishub DKI Prediksi Puncak Arus Mudik 8 April 2024

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo memprediksi puncak arus mudik terjadi pada Senin 8 April 2024.


Pemprov DKI Tambah Armada Bus Mudik Gratis, Pendaftaraan Akan Kembali Dibuka

4 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 5 Juli 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Pemprov DKI Tambah Armada Bus Mudik Gratis, Pendaftaraan Akan Kembali Dibuka

Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan membuka kembali program Mudik Gratis 2024


Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi saat ditemui usai agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Jakarta Pusat di Kantor Walikota Jakarta Pusat, pada Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Heru Budi Akan Kembangkan Food Estate di Kepulauan Seribu: Kaya Potensi Ikan, Rumput Laut..

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan lahan di Kepulauan Seribu cocok dipakai sebagai food estate bagi DKI Jakarta pada 2025.


Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

8 hari lalu

Menteri Sosial Tri Rismaharini menangis dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, Selasa 19 Maret 2024. Foto : Istimewa
Apa yang Membuat Mensos Nangis di DPR? Tri Rismaharini: Kami Tidak Nyopet Satu Rupiah Pun

Momen Mensos Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI, dari menangis hingga dicecar soal realisasi anggaran Kemensos tahun 2023.


Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

8 hari lalu

Ilustrasi wanita mengatur alokasi keuangan. Freepik.com/marymarkevich
Tips Alokasikan Keuangan dari Pakar, Termasuk untuk Lebaran

Perencana keuangan membagikan saran mengalokasikan anggaran, termasuk menghadapi kenaikan harga menjelang Lebaran


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda