Nasdem Minta Pusat dan Pemprov DKI Kerja Sama Tangani Corona

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat 8 November 2019. Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat pembukaan Kongres II Partai NasDem di JIExpo, Jakarta, Jumat 8 November 2019. Kongres II Partai NasDem yang digelar 8-11 November itu mengusung tema Restorasi Untuk Indonesia Maju. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI duduk bersama untuk merumuskan solusi penanggulangan wabah Corona. Ia tidak ingin proses penanggulangan Covid-19 hanya jadi masalah politik.

    "Ini masalah kemanusiaan. Ini harus sudah tidak boleh berpikir politik, apalagi cari panggung," kata Wibi saat dihubungi, Kamis, 2 April 2020.

    Sejauh ini, sebut dia, Pemerintah Pusat belum memiliki rencana yang jelas dalam menanggulangi wabah Corona, terutama di Jakarta. Bahkan, pemerintah pusat dan Pemprov DKI sering kali berbeda pendapat dalam menanggulangi Covid-19.

    Salah satunya ialah usulan untuk membatasi angkutan umum yang telah diinisiasi Pemprov DKI. Namun usulan tersebut tak direstui Kementerian Perhubungan.

    "Kalau Pak Luhut (Binsar Panjaitan) sebagai Plt Kemenhub mencabut yang telah diinisiasi DKI, sekarang harus dijelaskan ke Pemprov DKI. Terutama Pak Luhut, ya. Apa solusi pemerintah pusat yang diberikan dalam (menanggulangi) penyebaran pandemi ini," tutur Wibi. 

    Selain itu, pemerintah pusat juga telah menolak surat Pemprov DKI yang mengajukan kebijakan karantina wilayah. Menurut Wibi, kebijakan karantina wilayah merupakan yang paling tepat untuk memutus mata rantai penyebaran wabah Corona. "Sekarang apa yang harus dilakukan DKI," tanya Wibi.

    Menurut dia, penyebaran virus corona sudah sangat mengkhawatirkan di ibu kota. Berdasarkan catatan Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI sudah lebih dari 200 orang yang dimakamkan sesuai protokol penanganan Covid-19.

    "Ini ada perbedaan data antara Kemenkes dan Dinas Pemakaman. Boleh lah kami lihat data pemerintah pusat, tapi kan di lapangan berbeda. Ini kan polemik sendiri di Jakarta," ujarnya.

    Wibi menuturkan saat ini telah banyak perkampungan yang akhirnya menjalankan kebijakan sendiri dengan mengkarantina wilayah mereka sendiri. Menurut dia, masalah ini menjadi serius karena masyarakat jadi menjalankan aturan karena tidak adanya kejelasan peraturan dari pemerintah

    Nasdem pun berharap antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI bisa segera duduk bersama kembali untuk menentukan kebijakan yang pasti dalam menanggulangi wabah Corona. "Karena kalau tidak ada kesamaan visi antara daerah dan pusat, yang jadi korban rakyatnya," ujarnya. "Rakyat bingung mau mengikuti yang mana."

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.