Anies Baswedan Sebut 3,7 Juta Warga Miskin Terkena Dampak Corona

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. Presentase penduduk miskin di DKI Jakarta turun pada September 2018 dibandingkan dengan Maret 2018. ANTARA/Aprillio Akbar

    Warga beraktivitas di permukiman semi permanen di Kampung Kerang Ijo, Muara Angke, Jakarta, Selasa, 22 Januari 2019. Presentase penduduk miskin di DKI Jakarta turun pada September 2018 dibandingkan dengan Maret 2018. ANTARA/Aprillio Akbar

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebutkan jumlah warga miskin dan rentan yang mengalami dampak ekonomi akibat pandemi Corona mencapai 3,7 juta jiwa. "Mereka terdampak cukup serius dan perlu ada dukungan untuk bisa membiayai kehidupan di Jakarta," ujar Anies saat rapat daring dengan Wakil Presiden RI, Rabu 2 April 2020.

    Sedangkan saat ini, kata Anies, Kementerian Sosial baru menyepakati bantuan sosial (Bansos) untuk warga miskin sebanyak 2,6 juta orang. Jumlah tersebut disiapkan menerima bantuan senilai Rp 4,5 triliun.

    Anies mengatakan Bansos nantinya akan diberikan kepada satu keluarga sebesar Rp 1 juta. Bansos tersebut akan diberikan selama dua bulan pada April dan Mei 2020.

    Mantan menteri pendidikan dan kebudayaan ini menyebutkan Pemprov DKI masih mendata warga yang akan menerima dana Bansos tersebut. Data yang ada pada Pemprov DKI tercatat kelompok warga miskin sebanyak 1,1 juta orang yang sudah teridentifikasi secara nama dan alamat.

    Meski demikian, lanjut dia, masih ada kelompok rentan miskin yang harus didata, seperti pengemudi ojek online dan pedagang kaki lima. "Warga yang selama ini memiliki pendapatan tetapi saat ekonomi kontraksi mereka langsung kehilangan pendapatan. Ini yang sedang didata untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujarnya.

    TAUFIQ SIDDIQ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.