Corona, DMI Jakarta Serukan Lagi Pembatasan Aktivitas di Masjid

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pengeras suara masjid. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

    Ilustrasi pengeras suara masjid. Dok. TEMPO/ Bernard Chaniago

    TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta kembali menyerukan pembatasan aktivitas di masjid guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19. Seruan ini untuk meniadakan Salat Jumat dan ibadah wajib lainnya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

    Ketua Pimpinan Wilayah DMI DKI Jakarta Ma'mun Alayubi saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, mengatakan seruan ini mempertimbangkan situasi terkini terkait pandemi COVID-19 yang meluas dan angka kasus terus meningkat di Indonesia.

    "Seruan ini kita perbaharui merujuk dari Fatwa MUI, seruan Gubernur DKI Jakarta dan Maklumat Kapolri, intinya tidak hanya fokus meniadakan Salat Jumat saja, tapi aktivitas lainnya yang berkumpul di tempat ibadah," kata Ma'mun.

    DMI memperbarui seruan pembatasan aktivitas di tempat ibadah khususnya masjid untuk mencegah penularan COVID-19. Seruan dikeluarkan oleh DMI Jakarta pada 1 April dan berlaku dari 3 April sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

    Seruan ditandatangani oleh Ma'mun dan Ketua Umum DMI Jakarta KH Munahar Muchtar.

    "Kalau seruan sebelumnya berlaku di dua Jumat, yakni tanggal 20 dan 27 Maret, untuk seruan kali ini tidak ada batas waktunya, sampai situasi membaik, mengikuti arahan pemerintah," kata Ma'mun.

    Dalam seruan tersebut, lanjut Ma'mun, tidak hanya untuk pembatasan Salat Jumat di masjid, tapi semua aktivitas yang mengumpulkan orang banyak di masjid, baik salat wajib maupun kajian dan sebagainya.

    Hal ini melihat kondisi sebelumnya, di mana masyarakat mengartikan hanya Salat Jumat yang ditiadakan di masjid, tapi malah melakukan ibadah lainnya di masjid.

    Karena itu, seruan DMI diperluas maknanya agar masyarakat benar-benar menjalani Fatwa MUI, seruan Gubernur DKI Jakarta dan Maklumat Kapolri tersebut dengan sebaik-baiknya.

    "Kemarin Salat Jumat tidak masjid, tapi ibadah lainnya tetap kumpul-kumpul di masjid ini yang kita antisipasi," kata Ma'mun.

    Ma'mun mengatakan, DMI tidak memiliki kekuatan hukum untuk menindak, tidak ada sanksi dalam seruan ini, pembatasan ini hanya berupa seruan merujuk pada Fatwa MUI, imbauan Gubernur DKI Jakarta dan Maklumat Kapolri.

    Namun DMI berharap masyarakat dapat memahami dan menaati dengan bijaksana agar penyebaran virus corona jenis baru bisa ditekan kurva kenaikan kasusnya demi kemashalatan umat nantinya.

    Meski aktivitas beribadah secara berjamaah di masjid dibatasi, DMI tetap mengimbau agar masjid mengumandangkan suara adzan setiap waktu salat masuk, tetapi tidak menyerukan salat di masjid.

    "Adzan tetap dikumandangkan, tapi tidak mengajak salat di masjid, di akhir adzan diserukan 'al-salatu fi buyutikum' shalatlah di rumah kalian," kata Ma'mun.

    Selain itu, DMI juga menyerukan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan DMI tetap menjaga kebersihan masjid dengan tetap melakukan kegiatan bersih masjid setiap pekannya.

    "DMI punya program penyemprotan disinfektan seluruh masjid, kebersihan masjid tetap dijaga selama masa pandemi ini," kata Ma'mun.

    Tercatat ada sekitar 3.700 masjid terdapat di DKI Jakarta, 6.000 musala dan sekitar 100-an masjid kantor di bawah pengawasan DMI Jakarta.

    DMI berharap masyarakat mematuhi seruan ini dan tidak mempolitisirnya sebagai larangan. Seruan ini demi kemaslahatan umat, melihat situasi DKI Jakarta sebagai epicentrum COVID-19 di Indonesia.

    "Kami harapkan, masyarakat mematuhi Fatwa MUI, seruan Gubernur DKI dan Maklumat Kapolri, sebaiknya melaksanakan salat di rumah masing-masing, mari berdoa di rumah mohon kepada Allah supaya COVID-19 berakhir," kata Ma'mun.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.