Update: 909 Kasus Positif Covid-19 Ditemukan di Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi virus corona. Sumber: koSSev

    Ilustrasi virus corona. Sumber: koSSev

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyebaran wabah virus corona alias Covid-19 semakin meluas di DKI Jakarta. Berdasarkan situs corona.jakarta.go.id, tercatat 909 kasus orang yang positif terinfeksi virus tersebut berada di Jakarta.

    Dari jumlah itu, sebanyak 565 orang masih dirawat, 95 orang meninggal, 54 orang sembuh, dan 195 sisanya mengisolasi diri secara mandiri. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga 2 April 2020 pukul 18.00 WIB.

    Berdasarkan situs tersebut, sebanyak 2.468 orang di Ibu Kota berstatus sebagai orang dalam pemantauan (ODP), dengan rincian 504 orang masih dipantau dan 1964 orang telah selesai.

    Sementara itu, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga mencatat 1.202 orang berstatus pasien dalam pengawasan (PDP), di mana 819 orang masih dirawat serta 383 orang sudah pulang dan sehat.

    Secara akumulasi jumlah ODP dan PDP, Jakarta Selatan menempati posisi pertama dengan jumlah 590. Disusul oleh Jakarta Timur 449 orang, Jakarta Utara 430 orang, Jakarta Barat 362 orang, dan Jakarta Pusat 280 orang. Sisanya adalah luar DKI Jakarta 485 orang dan tidak diketahui sebanyak 1.074 orang.

    Sebelumnya, Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19, Achmad Yurianto, mengumumkan penambahan pasien positif Corona per 2 April 2020. "Sehingga total 1.790 kasus, pasien sembuh 112 orang, kematian menjadi 170 orang," kata Yurianto, Kamis, 2 April 2020.

    Pemerintah DKI Jakarta menambah alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanggulangan dan pencegahan penularan Covid-19 sebesar Rp 3,032 triliun dari anggaran Formula E dan dana pengadaan tanah.

    "Alokasi anggaran tersebut berasal dari pemanfaatan BTT, penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah khususnya anggaran infrastruktur, pelaksanaan Formula E, dan penundaan pembelian tanah," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri, dalam keterangan tertulisnya Kamis 2 Maret 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.