Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wakil Ketua DPRD DKI Usul Warga Dibagikan Logistik Bukan BLT

Reporter

image-gnews
Anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. instagram.com/zitaanjani
Anggota DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. instagram.com/zitaanjani
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, mengusulkan Pemprov DKI menggunakan skema pembagian logistik agar warga tidak keluar rumah.
"Formulasinya adalah subsidi makanan, jangan bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), bisa jadi kolusi dan sebagainya," kata Zita saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 4 April 2020.

Menurutnya stok disediakan untuk satu pekan, didrop di rumah warga setiap pekan. Lalu berbagai macam tagihan lainnya seperti listrik, pemerintah pusat sudah memberikan diskon. "Intinya sekarang memenuhi kebutuhan pokok." 

Zita mengatakan saat ini sudah ada regulasi dari pemerintah pusat, sehingga dirinya mengharapkan Pemprov DKI Jakarta segera membuat rencana penunjang kebijakan untuk mengetatkan aturan agar masyarakat tinggal di rumah.

"Bagaimana jaringan sosial ini, warga-warga yang terdampak, mereka mau kok tinggal di rumah asalkan bisa terjamin," ucapnya.

Terkait dengan pembagian tanggung jawab atau kewenangan dalam memberikan jaminan sosial pada masyarakat yang paling membutuhkan bantuan seperti yang telah didata oleh Pemprov DKI Jakarta yaitu sebanyak 3,6 juta jiwa warga, dengan perincian 1,1 juta jiwa menjadi tanggung jawab daerah dan sisanya pemerintah pusat, hal itu diserahkan pada pihak eksekutif untuk menyusunnya.

"Teknisnya dirumuskan oleh pihak eksekutif. Yang jelas kami DPRD sudah mendukung anggaran-anggaran yang besar seperti formula E dan pembangunan-pembangunan dialokasikan saja untuk COVID-19," ujar Zita.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, Zita mengaku jika dana yang dibutuhkan kurang, pihak DPRD menyatakan mereka bersedia memberikan anggaran kegiatan DPRD DKI Jakarta. "Bahkan kami juga setuju kantor (Gedung DPRD) dipakai buat RS, ini ga usah disekat lagi, udah jadi isolasi, pakai aja. Yang penting warga sembuh, wabahnya cepat selesai. Kita bangkit ekonominya," tuturnya.

Karena, tambah Zita, prioritas Pemprov dan DPRD DKI Jakarta saat ini adalah menghilangkan pandemi COVID-19 yang diakuinya membutuhkan sistem kesehatan yang baik.

"Prioritas kita ini, hilangin dulu pandeminya, nah hilangin ini kita perlu sistem kesehatan yang baik. Nanti setelah pandemi selesai, mau bangkitin ekonomi, lanjutin pembangunan, silakan. Tapi untuk sekarang, yang paling tepat adalah kesehatan dan jamin orang tidak keluar. Harus ada jaminan sosial," ucapnya

"Boleh saja karantina, isolasi, lockdown, tapi jamin dua hal. Pertama tim medis kita harus punya peralatan yang bagus. Ibaratnya mau perang, dia belum perang udah kalah duluan, udah abis, ya mau gimana. Lalu, beri jaminan sosial untuk warga Jakarta," tuturnya.

Diketahui, hingga saat ini berdasar data yang diumumkan Sabtu pukul 18.00 WIB, kasus COVID-19 yang terkonfirmasi positif di Jakarta ada 1.071 kasus, dengan 691 orang dirawat, 58 pasien sembuh dan 99 orang meninggal dunia, serta 223 orang menjalani isolasi mandiri.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

6 jam lalu

Pengunjung yang mengenakan masker pelindung berdoa pada hari kerja pertama Tahun Baru 2023 di kuil Kanda Myojin, yang sering dikunjungi oleh para pemuja yang mencari keberuntungan dan bisnis yang makmur, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Tokyo, Jepang, 4 Januari , 2023. REUTERS/Issei Kato
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

Otoritas kesehatan Jepang telah memperingatkan adanya lonjakan infeksi radang tenggorokan yang berpotensi mematikan


Cara Mengirim Hewan Peliharaan Melalui KAI Logistik saat Mudik Lebaran

6 jam lalu

Seekor kucing peliharaan bersiap untuk di vaksin rabies di Kantor Kelurahan Manggarai Selatan, Tebet, Jakarta, Senin, 10 Juli 2023. Sudin KPKP Kota Administrasi Jakarta Selatan Kecamatan Tebet mengadakan kegiatan vaksin rabies gratis tersebut bertujuan untuk menghindari dan mengantisipasi penyebaran penyakit rabies kepada hewan peliharaan. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Cara Mengirim Hewan Peliharaan Melalui KAI Logistik saat Mudik Lebaran

PT Kerata Api Logistik (KALOG) membuka layanan pengiriman hewan peliharaan ke kampung halaman saat mudik Lebaran.


Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

2 hari lalu

Warga berjalan melintasi banjir di kawasan Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta, Senin 24 Maret 2024. Banjir di permukiman padat penduduk dengan ketinggian air 50-175 cm itu terjadi akibat meluapnya Kali Ciliwung. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Anggota DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir Jakarta: Fokus, Jangan Main-main sama Banjir

Penanganan banjir Pemprov DKI Jakarta menuai kritik karena dinilai tidak fokus dan tak kunjung terealisasi.


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

2 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

3 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.


DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

8 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono saat ditemui di kawasan Hutan Kota Plataran, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Ahad, 10 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD DKI Jakarta Sahkan 3 Raperda, Salah Satunya soal Lembaga Musyawarah Kelurahan

DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan tiga Raperda menjadi Perda


Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

10 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.


Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Hadapan Jokowi, Apa Fungsi Paspampres?

10 hari lalu

Sejumlah prajurit Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) memeragakan kemampuan bela diri dalam unjuk kemampuan di Mako Paspampres, Jakarta, Senin, 7 Agustus 2023. Aksi itu ditampilkan sebelum upacara pembaretan dan penyematan brevet kehormatan Paspampres kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Diduga Rebut Spanduk Protes Emak-emak di Hadapan Jokowi, Apa Fungsi Paspampres?

Sebuah video viral menunjukkan Paspampres merebut spanduk emak-emak di Sumatera Utara. Apa tugas dan fungsi Paspampres?


DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

10 hari lalu

Suasana Rapat Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta terkait Evaluasi dan penjelasan terkait Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), di Gedung DPRD, Jakarta Pusat, pada Kamis, 14 Maret 2024. Rapat juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial DKI Jakarta. Pj Gubernur Heru Budi dikonfirmasi absen dari rapat. TEMPO/Adinda Jasmine
DPRD Minta Pemprov DKI Selektif Nonaktifkan NIK Jelang Pilkada

DPRD DKI Jakarta menekankan pentingnya penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan selektif menjelang Pilkada, agar tidak merugikan warga Jakarta yang memiliki hak memilih.


DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

13 hari lalu

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi bersama Wakil Ketua DPRD Khoirudin, Rany Mauliani, Zita Anjani memimpin Rapat Pimpinan Gabungan (Rapimgab) DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Selasa, 13 September 2022. Rapimgab DPRD DKI Jakarta menentukan usulan nama calon pejabat Gubernur untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang masa jabatannya berakhir pada Oktober mendatang. Rapimgab yang dihadiri sembilan fraksi partai tersebut memutuskan tiga nama yang akan diserahkan kepada Mendagri dam Presiden. Ketiga nama tersebut yaitu Heru Budi Hartono, Marullah Matali, dan Bachtiar. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
DPRD DKI Usul Pembentukan DPRD Tingkat II dalam RUU DKJ

DPRD DKI Jakarta mengusulkan kebutuhan pembentukan DPRD tingkat II dalam RUU DKJ setelah Jakarta tak lagi Ibu Kota.