Jumlah Positif Corona di Kabupaten Tangerang Jadi 27 Kasus

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS

    Ilustrasi virus corona atau Covid-19. REUTERS

    TEMPO.CO, Tangerang - Jumlah orang yang terpapar virus Corona di Kabupaten Tangerang mengalami lonjakan dalam beberapa hari terakhir ini. Sebanyak 27 terkonfirmasi positif dan 9 orang meninggal karena Covid-19 ini.

    Berdasarkan data situs resmi Kabupaten Tangerang, covid18.tangerangkab.go.id, Minggu 5 Maret 2020, pukul 9.30 WIB, jumlah tercatat 27 kasus positif, 2 meninggal dan 1 sembuh.

    Sementara untuk Pasien Dalam Pengawasan(PDP) sebanyak 73 orang, 52 dalam proses pengawasan, 14 sembuh dan 7 meninggal. Adapun jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) 288 orang, 137 dalam pemantauan dan 151 sembuh.

    Ketua Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tangerang, Hery Heryanto mengakui ada lonjakan kasus positif, PDP, ODP dan jumlah yang meninggal dalam beberapa hari terakhir ini. "Dua hari ini saja ada 3 PDP yang meninggal," ujar Hery kepada Tempo, Minggu 5 April 2020.

    Menurut Hery, tambahan kasus positif corona, PDP dan ODP terjadi di sejumlah wilayah yang selama ini menjadi zona merah Covid-19 seperti Kelapa Dua, Curug, Pagedangan. Bahkan, kata Hery, jumlah PDP dan ODP kini meluas ke wilayah baru seperti Sindang Jaya, Pasar Kemis, Cikupa dan Balaraja. "Tambahannya cukup signifikan," katanya.

    Ia mengatakan lonjakan kasus Covid-19 ini diduga terjadi pada satu komunitas di Kelapa Dua. "Karena beberapa PDP dan meninggal di Kabupaten Tangerang dan Tangsel diduga saling terkait dari komunitas itu," kata Hery. Saat ini, kata Hery, tim Dinas Kesehatan sedang melakulan penelusuran lebih dalam terhadap komunitas itu agar bisa mengambil langkah langkah yang tepat.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.