Sandiaga Yakin Ahmad Riza Patria Mampu Bantu Anies Soal Corona

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dalam acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.

    Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno dalam acara peringatan HUT ke-12 Partai Gerindra di kantor DPP Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 Februari 2020. TEMPO/Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Gerindra Sandiaga Uno meyakini sosok Ahmad Riza Patria yang terpilih menjadi wakil gubernur DKI, mampu menjadi rekan kerja Gubernur Anies Baswedan.

    "Saya juga percaya Pak Riza, akan menjadi mitra kerja Yang baik untuk Pak Anies dalam penciptaan lapangan kerja sekaligus ketersediaan kebutuhan pokok dengan harga stabil dan terjangkau bagi warga DKI," kata Sandiaga Uno dalam keterangan tertulisnya, Senin, 6 April 2020.

    Ahmad Riza Patria dipastikan akan mengisi kursi wakil gubernur yang telah ditinggalkan Sandiaga Uno sejak 2018 lalu. Sandiaga melepaskan jabatan sebagai wakil gubernur setelah mengikuti pemilihan presiden mendampingi Prabowo.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Ahmad Riza Patria (kanan) memberi salam usai pemilihan di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jakarta, Senin, 6 April 2020. Riza terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta sisa masa jabatan 2017-2022. ANTARA/Deka Wira S

    Riza Patria diusung oleh Gerindra sebagai calon wakil gubernur bersaing dengan calon dari PKS Nurmansjah Lubis.

    Dalam pemilihan yang digelar hari ini, Riza Patria memperoleh 81 suara. Adapun Nurmansjah Lubis hanya 17 suara. Dua suara lainnya tidak sah.

    Sandiaga berharap dengan kehadiran Riza Patria, Pemerintah Provinsi DKI akan semakin sigap dan terus menggulirkan terobosan-terobosan baru. Riza juga diharapkan bisa membantu tugas gubernur. "Khususnya dalam menghadapi pendemi virus corona," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.