Suami Istri Tewas Tenggak Miras Oplosan di Bekasi

Reporter:
Editor:

Jobpie Sugiharto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Minuman keras atau miras oplosan yang disita oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 20 April 2018. TEMPO/Andita Rahma

    Minuman keras atau miras oplosan yang disita oleh pihak kepolisian di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Jumat, 20 April 2018. TEMPO/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Bekasi - Tiga orang di Kota Bekasi tewas setelah menenggak minuman keras atau miras oplosan di sebuah rumah kontrakan Perumahan Guru, Jalan Pinang, Blok A, RT 7, RW 5, Kelurahan Durenjaya, Kecamatan Bekasi Timur.

    Ketiganya ditemukan tergeletak di dalam kontrakan pada Ahad malam, 5 April 2020. Dua orang di antaranya adalah pasangan suami istri.

    Para korban miras oplosan tadi adalah Juleha, suaminya, Dodi, serta kawan mereka bernama Rohadi. Mereka bekerja sebagai pengamen.

    "Baru empat bulan mengontrak di sini," kata pemilik kontrakan, Sudarno, pada Senin, 6 April 2020.

    Menurut Sudarno, penemuan tiga mayat itu berawal dari kecurigaannya karena mereka tak menampakkan diri sejak Minggu pagi. Sudarno pun mengecek dengan melongok dari balik jendela.

    "Pintu didobrak karena dikunci dari dalam," ucap dia.

    Petugas dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bekasi menggunakan alat pelindung diri (APD) dalam mengevakuasi jenazah untuk mengantisipasi paparan virus Corona.

    Sudarno menyatakan dia kerap memperingatkan mereka tidak mengkonsumsi miras tapi tidak diindahkan. Bahkan sejumlah kawan-kawan mereka kerap datang untuk menenggak miras oplosan di lahan kosong di sebelah rumah kontrakan.

    Kapolsek Bekasi Timur Komisaris Sutoyo mengatakan polisi masih menyelidiki dengan memeriksa sejumlah saksi. Hasil pemeriksaan sementara, para korban menenggak miras oplosan racikan sendiri dicampur obat nyamuk oles.

    "(Kasus) Masih didalami," kata Sutoyo.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.