Warga Tionghoa di Penjaringan Dibunuh Perampok, Polisi: Hoaks

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

    Ilustrasi hoax atau hoaks. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta -Kepolisan Daerah Metro Jaya memastikan informasi yang menyebut seorang warga keturunan Tionghoa di Penjaringan, Jakarta Utara, dibunuh oleh seorang perampok adalah kabar bohong alias hoaks. Informasi hoaks itu sempat menggegerkan warga sekitar Penjaringan. 

    "Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat bahwa terdapat perampokan yang menyebabkan korban meninggal dunia adalah tidak benar," ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 7 April 2020. 

    Dalam informasi hoaks yang beredar di sosial media Facebook, tersebar foto korban yang tergeletak di sebuah sofa. Unggahan foto itu juga disertai video seorang pemuda yang tengah dipukuli warga dan disebut sebagai pelaku pembunuhan. 

    "Di Muara Karang belakang Superindo ada kejadian pembunuhan encim-encim yang dibunuh perampok, tapi sekarang pelakunya sudah ditangkap. Encim tukang bakmi di Pasar Muara Karang," bunyi keterangan foto dan video tersebut. 

    Polisi pun segera melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Setelah ditelusuri, polisi mendapatkan data bahwa perempuan keturunan Tionghoa yang tewas di sofa bukan karena dibunuh, melainkan meninggal karena sakit pada 4 April 2020. Hasil olah TKP dan identifikasi juga tidak ditemukan tanda kekerasan dan pencurian. 

    Sementara itu untuk video pemuda yang dihakimi massa, Yusri mengatakan kasus itu terjadi pada 3 April 2020. Pemuda tersebut dihakimi warga karena kedapatan mencuri di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara. "Pelaku pencurian tanpa ada korban luka maupun meninggal dunia," kata Yusri. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.