DKI Terapkan PSBB, Gerindra: Jangan Ada yang Kelaparan

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pengemudi Ojek Online saat membawa penumpang melintas di kawasan Harmoni, Jakarta, Selasa, 7 April 2020. Dalam aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Menteri kesehatan di DKI Jakarta, layanan Ojek Online (Ojol) dilarang mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengantar barang dan makanan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Pengemudi Ojek Online saat membawa penumpang melintas di kawasan Harmoni, Jakarta, Selasa, 7 April 2020. Dalam aturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah disetujui oleh Menteri kesehatan di DKI Jakarta, layanan Ojek Online (Ojol) dilarang mengangkut penumpang dan hanya diperbolehkan mengantar barang dan makanan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Gerindra DKI menyatakan langkah Gubernur DKI Anies Baswedan mengusulkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar  atau PSBB, lebih baik ketimbang harus mengunci kota atau lockdown Ibu Kota. Kebijakan tersebut bakal sukses meredam penyebaran virus corona jika dijalankan dengan baik.

    Wakil Ketua Fraksi Gerindra S. Andyka mengatakan untuk memastikan PSBB diterapkan dengan baik harus ada sinergi antara pemerintah provinsi DKI dan pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Penegak hukum pun mesti mempersiapkan penegakan aturan yang matang. "Jadi setelah diterapkan, aturan ini tidak tebang pilih," kata Andyka saat dihubungi, Rabu, 8 April 2020.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengumumkan status pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk wilayah DKI Jakarta yang akan berlaku mulai Jumat, 10 April 2020. Aturan ini untuk menekan angka penularan virus COVID-19. Status tersebut akan berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang jika masih ditemukan penyebaran infeksi virus tersebut.

    Dalam melakukan pendekatan dan penegakan aturan PSBB kepada masyarakat, kata dia, pemerintah harus menjalankannya dengan cara persuasif dan tidak otoriter. Pemerintah harus mengedepankan komunikasi yang baik agar aturan ini bisa diimplementasikan.

    Selain itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan masyarakat selama kebijakan ini berlangsung. Jangan sampai ada warga yang membutuhkan bantuan tidak dapat pertolongan.

    Sebab, dengan kebijakan PSBB ini, kata Andyka, sebagian yang berdiam diri di rumah bakal kehilangan penghasilan. Terutama, pekerja nonformal seperti pengemudi ojek online dan lainnya, yang kehilangan pekerjaan.

    "Pastikan kebutuhan mereka yang keluar terpenuhi. Jangan sampai mereka berdiam diri di rumah kelaparan," ujarnya.

    Selain itu, pemerintah diharapkan bisa mencegah terjadinya keramaian pasca diterapkannya kebijakan ini. Sebab, Andyka melihat masih banyak warga yang kerap berkumpul. Mereka mengabaikan kebijakan pemerintah untuk sosial dan physical distancing. "Tidak boleh orang berkumpul lima orang itu harus benar-benar dipatuhi."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.