TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menilai kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta yang dimulai pada Jumat 10 April 2020 adalah keputusan terbaik.
"Saya kira PSBB ini menjadi keputusan yang paling bijak dari Kementerian Kesehatan untuk Jakarta," kata Prasetio saat dihubungi di Jakarta, Kamis 10 April 2020.
Baca Juga:
PSBB Jakarta efektif mulai berlaku Jumat pukul 00.00 sebagai langkah pengendalian Virus Corona COVID-19 di Jakarta.
Prasetio menyebut harus dipikirkan langkah eksekusi yang akan dilakukan termasuk mengatasi masalah yang ditimbulkan PSBB seperti kebutuhan ekonomi.
"Sekarang yang perlu dipikirkan adalah bagaimana penerapannya di Jakarta, khususnya bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan," kata Prasetio.
Prasetio Edi Marsudi mengatakan di lapangan banyak masyarakat atau warga yang belum mendapat bantuan.
"Sedihnya, mereka tahu dari berita, DKI telah menyiapkan anggaran sebesar lebih dari Rp3 triliun. Ini uangnya mana. Malah ada warga bilang kesusahan penyemprotan disinfektan di RT-nya karena tidak ada bantuan. Akhirnya mereka urunan, yang seperti ini yang kasihan dan perlu bantuan," ucapnya.
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI mengucurkan dana sekitar Rp3 triliun untuk menangani COVID-19 ini dengan merealokasi anggaran di berbagai pos.
Prasetio menyatakan tidak mengetahui soal relokasi anggaran penanganan COVID-19 tersebut. Hingga saat ini belum ada komunikasi sama sekali antara Pemprov DKI dengan DPRD terkait anggaran COVID-19 untuk PSBB Jakarta. "Kalau belum dikomunikasikan bagaimana saya mau menyetujui anggaran-anggaran apa yang mau direalokasi. Intinya gini, anggaran bantuan itu harus cepat diberikan kepada warga yang membutuhkan. Karena banyak sekali ini yang terimbas," katanya.