TEMPO.CO, Jakarta - Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa penegakan hukum berupa sanksi pidana dalam kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta merupakan jalan terakhir.
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan TNI - Polri dan Pemprov DKI akan terus mengedepankan pendekatan persuasif kepada masyarakat selama masa PSBB dalam rangka pencegahan terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19.
"Sampai tadi malam kita bersinergi patroli berskala besar, preventif dikedepankan, preventif pencegahan kita utamakan. Untuk penegakan hukum bagi kami, opsi terakhir," kata Yusri di Polda Metro Jaya, Jumat 11 April 2020.
Dalam pelaksanaannya Polri akan berjalan bersama dengan unsur TNI dan Pemrov DKI Jakarta serta melibatkan seluruh lapisan masyarakat hingga ke tingkat RT dan RW dalam kegiatan penertiban PSBB Jakarta.
"Kita lakukan secara bersama-sama mulai dari pagi, siang, sore dan malam, di manapun tempatnya ada berkumpul minimal lima orang akan kita bubarkan, dengan cara persuasif dan humanis, tujuannya memutus rantai penyebaran Covid-19," jelas Yusri.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo mengatakan Polda Metro Jaya secara efektif akan menindak secara tegas masyarakat yang melanggar ketentuan dalam PSBB Jakarta mulai Senin 13 April 2020.
Saat meninjau checkpoint PSBB di Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Sambodo mengatakan, saat ini polisi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memahami Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 33 Tahun 2020 tentang PSBB yang baru diterbitkan Kamis malam 9 April sekitar pukul 23.00.
"Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa memahami lebih mendalam," kata Sambodo.
Menurut dia, upaya ini dilakukan sekaligus sebagai sosialisasi terhadap Pergub tersebut. Jika dalam hitungan satu hingga dua hari ke depan sosialisasi tersebut berjalan dengan baik maka penindakan pelanggaran PSBB Jakarta dapat dilakukan.
"Mudah-mudahan satu dua hari ke depan sosialisasi sudah berjalan dengan baik, sehingga kemudian Senin kita sudah mulai lebih tegas lagi dalam hal penindakan terhadap warga yang masih belum sesuai dengan ketentuan PSBB ini," kata Sambodo.
