Jokowi Bagi Sembako, Ketua DPRD Bogor: Harusnya Lewat RT

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto/Istimewa

    Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto/Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto, menyayangkan cara pembagian sembako yang dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi di Bogor pada Jumat malam 10 April 2020.

    Menurut Rudy, harusnya Jokowi tidak membagikan sembako kepada masyarakat secara langsung. Sebagai pimpinan negara, kata dia, Jokowi bisa meminta bantuan kepala daerah dan menginstruksikan RT/RW dalam pendistribusian kepada warga langsung.

    "Kalau melalui RT dan RW akan lebih tertib dan meminimalisir dobel penerima," kata Rudy kepada Tempo melalui sambungan telepon, Ahad 12 April 2020.

    Presiden Jokowi diketahui membagi sembako di Bogor pada Jumat malam 10 April 2020. Namun kemudian beredar video yang memperlihatkan orang berkerumun dan diberi narasi itu pembagian sembako oleh Jokowi.

    Tapi menurut Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Jokowi tak membagikan sembako pada Sabtu malam. “Kemungkinan karena malam sebelumnya ada pembagian paket sembako, masyarakat mengira akan ada lagi pembagian sehingga mereka berbondong-bondong ke Istana Kepresidenan Bogor”, kata Bey.

    Adapun Rudy mengatakan pembagian sembako yang dilakukan Jokowi, justru berbahaya bagi warga dan melabrak aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB yang kini tengah diupayakan oleh pemerintah daerah dalam memutus penyebaran penularan Covid-19.

    Rudy menyebut pembagian sembako yang dilakukan membahayakan keselamatan warga dan pengendara, karena dilakukan di pinggir jalan utama. "Apalagi kita baru dapat rekomendasi PSBB, kalau seperti itu mana pembatasan sosialnya," kata Rudy.

    Namun meski demikian, Rudy mengatakan apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam membantu rakyat dengan memberi bantuan sembako patut diapresiasi.

    Rudy pun menyebut apa yang dilakukan sang Presiden, wajib ditiru oleh bawahannya yakni, para Menteri, Pejabat Negara, Kepala Daerah dan tentu oleh pengusaha-pengusaha ternama yang selama ini mencari hidup di Indonesia. "Namun tetap, pembagiannya dengan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mengundang warga berkerumun," kata Rudy.

    EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.