Polisi Bagikan Beras Saat PSBB karena Ingin Hapus Kesan Angker

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang Polisi Lalu Lintas berada di antara mobil patroli saat mengikuti apel gelar pasukan kesiapan banjir di Halaman Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, 10 November 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    Seorang Polisi Lalu Lintas berada di antara mobil patroli saat mengikuti apel gelar pasukan kesiapan banjir di Halaman Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, 10 November 2015. ANTARA/M Agung Rajasa

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 25 ton beras akan dibagikan Kepolisian Daerah Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas kepada warga selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Pembagian beras menggunakan 150 unit mobil patroli yang disebut mobil senyum.

    Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Sambodo Purnomo Yogo, berharap program ini dapat menghapus kesan angker terhadap mobil patroli polisi. 

    "Ya selama ini kan mungkin banyak masyarakat yang tidak suka dengan mobil kami karena setiap mobil Polantas berhenti, pasti akan melakukan penilangan dan penindakan. Image itu mudah-mudahan bisa kami ubah," ujar Sambodo saat dikonfirmasi, Ahad, 12 April 2020. 

    Lebih lanjut, Sambodo menjelaskan selama masa PSBB kepolisian akan terus mengumpulkan bantuan sosial atau Bansos berupa beras kepada masyarakat dengan menggunakan mobil di setiap akhir pekan. Pembagian beras akan dilakukan dengan metode hit and run agar masyarakat tidak berkerumun. 

    Dalam pembagian Ahad ini, Sambodo mengatakan, polisi lalu lintas (Polantas) menyebar 150 mobil patroli yang masing-masing membawa 50 paket beras ukuran 5 kilogram. "Bantuan ini akan kami beri kepada siapa saja yang pantas, mau dia sopir taksi, ojol, pemulung, tukang rokok, starbak keliling, penyapu jalan, perawat taman, pengemis, tukang becak, bajaj. Semua orang yang menurut kami pantas diberikan," kata Sambodo. 

    Sambodo menjelaskan Ditlantas Polda Metro Jaya akan membangun posko untuk menampung bantuan yang diberikan warga. "Kami akan terus salurkan, tidak hanya hari ini saja, tapi akan terus bergulir sampai wabah ini bisa kita lawan," ujarnya. 

    M JULNIS FIRMANSYAH 


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.