TEMPO.CO, Jakarta -Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta mendapatkan sejumlah keluhan ihwal data penerima bantuan sosial penerapan PSBB Jakarta dari pemerintah DKI.
Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan banyak RT dan RW yang kesulitan mengidentifikasi daftar penerima bansos.
"(Keluhan datang dari) hampir di seluruh kelurahan yang sudah didistribusikan. Beberapa RW-nya itu mengeluhkan bahwa memang informasinya belum berjalan lancar," kata Idris saat dihubungi, Selasa, 14 April 2020.
Menurut Idris, informasi yang perlu diketahui RT dan RW setempat berupa siapa saja warga yang berhak menerima bansos. Selain itu, Idris meminta agar pemerintah DKI menyosialisasikan ihwal isi paket bansos serta waktu penyalurannya.
Fraksi PSI, lanjut dia, meminta pemerintah DKI membuka data penerima bantuan secara daring. Anggota Fraksi PSI, William Aditya Sarana, menyoroti pendataan penerima bansos di DKI yang masih dilakukan secara manual. Maksudnya adalah warga harus datang ke RW setempat untuk mendaftarkan diri.
Metode ini, William berpendapat, rentan diselewengkan dan berakurasi rendah. Dia menganggap pendaftaran manual juga menambah beban kerja RT/RW setempat. Ini mengingat petugas RT/RW juga sibuk mengurusi pendistribusian bansos ke rumah warga.
"Harusnya proses pengumpulan data tersebut dilakukan secara online sehingga dapat dipantau proses verifikasi dan validasi status mereka (warga) sebagai penerima bansos," jelas dia.
Pemerintah DKI memberikan bansos berupa paket komoditas bahan pangan pokok (beras 5 kg 1 karung, bahan makanan berprotein 2 kaleng, minyak goreng 0,9 liter 1 bungkus, biskuit 2 bungkus), masker kain 2 lembar, dan sabun mandi 2 batang.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan bansos berupa kebutuhan pokok akan diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin setiap minggu selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta.
