TEMPO.CO, Jakarta -Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, menyarankan pemerintah DKI untuk membuka data penerima bantuan sosial (bansos) secara daring terkait PSBB Jakarta.
William mengutarakan DKI dapat meniru Pemerintah Kota Bekasi.
"Seharusnya Pemprov DKI Jakarta meniru langkah Pemerintah Kota Bekasi yang membangun sistem transparansi data penerima bansos dengan membuat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id," kata William dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 14 April 2020.
Menurut William, sistem tersebut memudahkan warga mengecek apakah terdaftar sebagai penerima bansos. Dia menyatakan transparansi data menjadi penting karena penerima bansos di DKI berasal dari pelbagai latar belakang. Penerima bansos, dia berujar, tak hanya warga miskin, tapi juga pekerja informal dan formal yang dirumahkan.
"Sekarang yang tersedia hanya layanan call center Dinsos (Dinas Sosial) yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah," ucapnya.
William menambahkan pendaftaran penerima bansos secara manual melalui RT/RW setempat justru rentan diselewengkan dan berakurasi rendah. Karena itu, PSI meminta pemerintah DKI mengumpulkan data secara online. Dengan begitu warga dapat mengecek status sebagai penerima bansos atau tidak.
"Semua harus dilakukan secara transparan agar masyarakat bisa tenang di rumah karena ada kejelasan akan status dan proses pendataan bansos," jelas dia.
Sebelumnya, PSI mendapatkan sejumlah keluhan ihwal data penerima bansos dari pemerintah DKI. Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan banyak petugas RT dan RW yang kesulitan mengidentifikasi daftar penerima bansos.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan bansos berupa kebutuhan pokok akan diberikan kepada warga miskin dan rentan miskin setiap minggu selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar disingkat PSBB Jakarta.
