TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI, Syarif, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi pendistribusian bantuan sosial kepada selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta. Tujuannya agar pembagian paket Sembako atau bantuan tepat sasaran.
"Yang paling penting adalah jaringan pengaman sosial tepat sasaran. Perlu ada kontrol dan monitoring dan evaluasi yang ketat," kata Syarif saat dihubungi, Rabu, 15 April 2020.
Wakil Ketua Gerindra DKI itu menilai pendistribusian bantuan dari pemerintah kepada warga yang membutuhkan belum tepat sasaran. Bahkan, Syarif menilai 30 persen pendistribusian bantuan DKI tidak tepat sasaran.
"Saya mendapatkan laporan kekisruhan pendataan yang sifatnya top down. Sebab saya perhatikan pendataan tidak melalui RT/RW," ujarnya. "Pendistribusian seperti ini bisa error 30 persen," ujarnya.
Menurut Syarif, dari laporan warga ada penerima bantuan yang masuk kategori mampu tapi mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan ada warga yang tidak mampu belum terdata dan mendapatkan bantuan.
Syarif menyarankan Pemprov DKI Jakarta bisa mencontoh pendataan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam menentukan hak pilih. Pemerintah, kata dia, harus menggerakkan struktur paling bawah, yakni RT dan RW untuk melakukan pendataan dan pencocokan warga.
"Kalau di Pemilu ada pendataan orang, lalu diberikan hak pilihnya. Ini harusnya sama dengan pendataan orang yang berhak diberikan sembako," ujar Syarif. "Jangan mendata di belakang meja."
Dengan adanya wakil gubernur yang dilantik Rabu ini, Syarif berharap kinerja pemerintah bisa maksimal dalam memastikan bantuan kepada warga yang tidak mampu. Sebab, bantuan ini sangat dibutuhkan untuk menjamin mereka yang tidak mampu atau rentan miskin tidak keluar rumah selama masa pembatasan pandemi Corona. "Karena kan tujuannya agar tidak ada mobilitas dan yang tidak mampu tetap tinggal di rumah" ujarnya.
IMAM HAMDI
