Kepala Daerah Jabodetabek Diminta Segera Data Warga yang Mudik

Reporter

Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat 3 April 2020. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik atau pulang kampung pada Lebaran mendatang sebagai salah satu langkah membatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Para Kepala Daerah se-Jabodetabek diminta untuk melakukan pendataan warganya yang biasa melakukan mudik sesegera mungkin.  Hal ini sebagai langkah dalam rangka pengendalian penyebaran Virus Corona COVID-19.

Permintaan tersebut tertera dalam surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Otonomi Daerah dalam surat dengan Nomor 440/1998/OTDA yang ditandatangani Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, dan telah tersebar di setiap pengurus RT dan RW.

"Berkenaan penanganan penyebaran COVID-19 mendekati bulan puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2020 dan dampak dari pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perlu dilakukan pendataan," tulis surat yang salinannya didapatkan Antara di Jakarta, Rabu malam, 15 April 2020.

Pendataan itu, dibutuhkan dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 sebagai dampak pemberlakuan PSBB serta pulangnya para pekerja mendekati bulan Puasa dan hari raya Idul Fitri tahun 2020.

"Karena hal tersebut, dimohon bantuan Gubernur dan Bupati Walikota sebagaimana daftar terlampir untuk mendata jumlah di wilayah masing-masing yang mudik beserta daerah tujuan mudik," tulis surat tersebut.

Dalam surat itu terdapat 16 kepala daerah yang diminta untuk mendata warga yang mudik beserta daerah tujuan. Berikut rinciannya:

1. Gubernur DKI Jakarta.
2. Gubernur Jawa Barat.
3. Gubernur Banten.
4. Wali Kota Jakarta Pusat.
5. Wali Kota Jakarta Barat.
6. Wali Kota Jakarta Timur.
7. Wali Kota Jakarta Selatan.
8. Wali Kota Jakarta Utara.
9. Wali Kota Bekasi.
10. Wali Kota Bogor.
11. Wali Kota Depok
12. Wali Kota Tangerang.
13. Wali Kota Tangerang Selatan.
14. Bupati Bekasi.
15. Bupati Bogor.
16. Bupati Tangerang.

Hingga berita ditulis, Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Akmal Malik, masih belum bisa dikonfirmasi terkait surat yang meminta Kepala Daerah segera mendata warga yang mudik tersebut.






Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

2 jam lalu

Warga China Kritisi Kebijakan Nol Covid, Dorong Keterbukaan

Warga China minta para ahli epidemi berbicara dan pemerintah melakukan penelitian komprehensif dan transparan untuk meninjau kebijakan nol Covid.


Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

2 jam lalu

Pemeritah Resmi Tawarkan ORI022: Mulai dari Rp 1 Juta, Kupon 5,95 Persen

Pemerintah resmi membuka penawaran ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia) seri ORI022 mulai hari ini, Senin, 26 September 2022 pukul 09.35 WIB.


ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

4 jam lalu

ASO 5 Oktober di Jabodetabek, Sosialisasi dan Distribusi STB Diminta Ditingkatkan

Laju pembagian STB untuk program ASO berbeda-beda di Jabodetabek. Masih ada warga yang memahaminya sekadar pembagian antena baru.


CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

1 hari lalu

CEO Pfizer Kena Covid-19 Lagi

CEO Pfizer Inc, Albert Bourla, pada Sabtu, 24 September 2022, mengumumkan positif Covid-19 untuk kedua kalinya.


Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

1 hari lalu

Ketika Undangan Bela Negara Rusia untuk Orang yang Sudah Mati

Presiden Putin memerintahkan wajib militer bagi warga untuk berperang membela Rusia di Ukraina, tapi panggilan dinilai hanya untuk warga daerah miskin


Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

2 hari lalu

Kemendagri Bantah Ada Utusan Jokowi ke Demokrat Bahas Pengisian Wagub Papua

Kemendagri membantah soal adanya utusan Jokowi ke Partai Demokrat untuk membahas pengisian posisi kursi Wagub Papua.


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

2 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022


Setelah Jabodetabek, Sejumlah Wilayah Bersiap Menyusul Migrasi ke TV Digital

3 hari lalu

Setelah Jabodetabek, Sejumlah Wilayah Bersiap Menyusul Migrasi ke TV Digital

Migrasi siaran tv digital dimulai dari wilayah Jabodetabek, karena wilayah ini telah memenuhi kriteria Analog Switch Off (ASO).


Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

3 hari lalu

Jepang Longgarkan Aturan Covid-19 untuk Wilayah Perbatasan

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Kamis, 22 September 2022, mengumumkan Jepang akan melonggarkan aturan Covid-19 di wilayah perbatasan


Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

3 hari lalu

Tempo Media Grup Beri Penghargaan 13 Kepala Daerah Perempuan Inspiratif

Kepala daerah perempuan ini dinilai berhasil memimpin daerahnya, meskipun mereka harus menghadapi banyak kendala.