TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta yang sudah berjalan selama 11 hari tidak efektif sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19.
"Enggak ada hasilnya, buktinya orang masih pada keluar, masih ke mana-mana," ujar Agus kepada Tempo pada Senin 20 April 2020.
Agus menjelaskan, pemerintah pusat sebagai pembuat aturan PSBB tidak tegas memberikan pembatasan aktivitas warga. Ditambah lagi, ujar dia, terdapat ambiguitas antara Kementerian yang membuat aturan.
Salah satunya, kata dia, perbedaan aturan penggunaan sepeda motor selama PSBB antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan.
Puluhan warga memancing saat pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Cengkareng Drain, Jakarta, 19 April 2020. Ditengah meluasnya wabah virus corona puluhan warga memilih memancing ikan. TEMPO/Fajar Januarta
"Contoh, membuat orang masih bisa menggunakan roda dua sebagai angkutan tanpa bisa dikenakan sanksi. Dari sisi regulasinya saja sudah ngaco sehingga penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan," kata Agus.
Contoh lain, kata Agus, adalah kerumunan yang masih terjadi di kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek. Menurut dia, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan PT KAI sebagai pihak di hilir tidak mungkin menghentikan operasi KRL jika pemerintah pusat justru membolehkan.
"Regulasi sudah amburadul, jadi ya sudah lepas saja enggak usah ada PSBB, biar orang kuat-kuatan mau hidup. Tidak ada bedanya PSBB dengan social distancing," ujar Agus.
Selama penerapan PSBB Jakarta belum tampak ada penurunan jumlah kasus Covid-19.
Jumlah pasien wabah Covid-19 di Jakarta malah masih terus bertambah. Berdasarkan data resmi corona.jakarta.go.id, hingga pagi ini Senin 20 April 2020 tercatat pasien positif sebanyak 3.112 orang.
Angka tersebut naik dari hari sebelumnya dengan jumlah orang kasus positif 3.033 orang. Hingga saat ini korban meninggal di Jakarta sudah mencapai 297 orang. Sedangkan pasien yang sembuh hingga hari ini tercatat 237 orang.
