Pengamat Nilai PSBB Jakarta Harus Diubah Jika Diperpanjang

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 April 2020. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan saksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. ANTARA

    Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja dengan latar belakang gedung perkantoran di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis, 16 April 2020. Pemprov DKI Jakarta akan memberikan saksi berupa mencabut perizinan kepada perusahaan yang tetap beroperasi di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kecuali delapan sektor yang memang diizinkan. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, berpendapat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengubah aturan bila ingin memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB Jakarta. Sebab, ia menilai PSBB yang sudah berjalan selama ini tidak membuahkan hasil.

    "Kalau mau diperpanjang, saya katakan ke Gubernur DKI Jakarta, harus diperbaiki dulu aturannya. Kalau tidak hasilnya bakal sama saja, seperti social distancing," kata Agus kepada Tempo pada Senin, 20 April 2020.

    Agus berujar PSBB tidak membuahkan hasil selama 11 hari diterapkan di Jakarta atau sejak 10 April 2020. Buktinya, kata dia, masih banyak warga Ibu Kota yang berkeliaran dan berkerumun. Fenomena itu dinilai bisa terjadi karena tidak adanya ketegasan aturan PSBB. "Selain tidak tegas, ada ambiguitas antara Kementerian yang membuat aturan," tutur Agus.

    Dia mencontohkan, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan pernah silang pendapat antara membolehkan atau melarang penggunaan sepeda motor saat PSBB. Ujungnya, warga dibolehkan menggunakan sepeda motor dan membawa penumpang.

    Selain itu, kata Agus, pemerintah pusat juga membolehkan operasional KRL Jabodetabek selama PSBB berlangsung walau Pemprov DKI Jakarta sudah mengusulkan untuk dihentikan. Kelonggaran ini disebut Agus membuat PSBB sama seperti social distancing. "Penegakan hukum tidak bisa dilaksanakan," kata dia.

    Agus menjelaskan PSBB memang bukan karantina wilayah secara menyeluruh. Namun PSBB perlu mengkonsolidasi warga agar benar-benar tetap di rumah selama 14 hari pelaksanaan. Aktivitas warga, kata dia, hanya dibolehkan untuk keperluan pembelian bahan-bahan pangan atau kebutuhan mendesak.

    "Kalau sekarang warga diminta jangan gunakan sepeda motor, tapi secara aturan ternyata boleh. Disuruh bekerja dari rumah, tapi tetap dibolehkan di kantor karena ada pengecualian dari Kementerian Perindustrian," tutur dia.

    Sebelumnya, Gubernur DKI Anies Baswedan sudah melempar wacana akan memperpanjang masa PSBB Jakarta. Perpanjangan dilakukan lantaran angka penularan virus Corona di Jakarta masih terus bertambah."Hampir pasti PSBB bakal diperpanjang," kata dia, Kamis sore, 16 April 2020.

    Anies menuturkan jumlah warga yang terinfeksi virus Corona hingga sepekan masa pembatasan belum ada gejala penurunan kasus Corona. "Kita akan dihadapkan dengan masalah yang lebih besar," ujarnya.

    M YUSUF MANURUNG | IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.