TEMPO.CO, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui masih ada penerima bantuan sosial selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak tepat sasaran dari target penerima warga miskin dan rentan miskin.
"Tentu saja, tidak mungkin sempurna. Dari 1,2 juta penerima anda bisa sebut dua nama, pastilah. Di negeri ini, data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu (kondisinya). Jadi kalau dicari, ya pasti ada," ujar Anies dalam konfrensi pers daring di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu 22 April 2020.
Menurut Anies, hal tersebut merupakan fakta yang memang terjadi adanya ketidaklengkapan data yang akurat berdasarkan nama dan alamat. Namun kata Anies, Pemerintah DKI terus mengkoreksinya dari jumlah 1,2 juta penerima.
Anies juga mengakui bahwa banyak warga yang membutuhkan bantuan belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dia berjanji akan terus mendata warga miskin baru, prasejahetara baru untuk masuk dalam daftar penerima. Pendataan akan dilakukan oleh pihak kelurahan dengan membagikan formulir kepada warga melalui RT RW.
"Jadi kita sangat terbuka. Bahkan di seluruh wilayah para Lurah membagikan juga kepada Ketua RW semacam formulir untuk menambahkan apabila ada warga yang namanya belum terdata. Sekaligus juga, untuk dicoret apabila ketemu orang yang seharusnya tidak menerima," ujarnya.
Sebelumnya Ketua Komisi A DPRD DKI menyebutkan dalam Kepgub DKI nomor 386 tahun 2020 tentang penerima bansos ditemukan penerima bantuan sosial berstatus PNS dan TNI aktif. "Sayangnya ada PNS dan TNI aktif yang masuk daftar penerima. Ini harus dievaluasi lagi secara menyeluruh," ujar Mujiono dalam keterangan tertulisnya, Rabu 22 April 2020.
Mujiono menilai bahwa adanya penerima bantuan sosial dengan status PNS dan TNI tersebut tidak tepat sasaran.
TAUFIQ SIDDIQ
