TEMPO.CO, Jakarta -Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK) menyatakan bahwa penyidik Polda Metro Jaya mengakses data kontrak kerja dan catatan pengelolaan keuangan pribadi peneliti kebijakan publik, Ravio Patra saat dalam proses penahanan.
"Yang sebetulnya tidak ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana dan penyidik juga dengan sengaja mengubah kata sandi email tanpa persetujuan Ravio Patra," ujar anggota Koalisi, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana dalam keterangan tertulis, Jumat, 24 April 2020.
Masih terkait email Ravio Patra, Arif berujar bahwa aplikasi pengiriman surat elektronik itu sempat dijadikan barang bukti. Awalnya, kata Arif, ada 4 barang yang tertulis dalam surat penyitaan oleh polisi yakni Macbook Apple, laptop Dell, handphone Samsung seri s10, dan Iphone.
"Namun di Berita Acara Pemeriksaan justru dibuat enam barang, termasuk penyitaan KTP dan email. Tapi setelah perdebatan, dua hal ini dihapuskan," kata Arif.
Ravio Patra ditangkap di Jalan Gelora, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu malam, 22 April 2020. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus berujar bahwa Ravio diciduk karena kasus ujaran kebencian.
Pada Jumat pagi, 24 April 2020 sekitar pukul 08.30, KATROK menyatakan bahwa Ravio telah dibebaskan dengan status sebagai saksi.
Koalisi menyatakan bahwa WhatsApp Ravio diretas sebelum ditangkap.
Selama aplikasi perpesanan tersebut diretas, pelaku diduga menyebarkan pesan palsu berisi sebaran provokasi melalui nomor ponsel Ravio Patra.
