Depok Ajukan Perpanjangan PSBB Selama 28 Hari

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana pintu masuk Stasiun Depok, Jawa Barat, Rabu, 15 April 2020. Pemprov Jawa Barat mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari dimulai pada 15 April 2020 hingga 28 April 2020. PSBB Jawa Barat dilakukan serentak pada hari ini meliputi wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Suasana pintu masuk Stasiun Depok, Jawa Barat, Rabu, 15 April 2020. Pemprov Jawa Barat mulai memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama 14 hari dimulai pada 15 April 2020 hingga 28 April 2020. PSBB Jawa Barat dilakukan serentak pada hari ini meliputi wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Depok mengajukan surat kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB selama 28 hari ke depan yakni mulai 29 April hingga 26 Mei 2020.

    "Saya sudah berkirim surat ke Gubernur Jawa Barat untuk memperpanjang PSBB," kata Wali Kota Depok Mohammad Idris dalam keterangan tertulisnya, Senin, 27 April 2020.

    Sebelumnya Kota Depok telah melakukan PSBB pada 15 April hingga 28 April 2020 dan saat ini kembali mengirim surat Wali Kota dengan Nomor 443/200-HUK/GT Tanggal 26 April 2020 tentang Pengajuan Permohonan Perpanjangan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Kota Depok.

    Idris mengatakan pertimbangan utama adalah tren kasus terkonfirmasi positif, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Tanpa Gejala (OTG), Orang Dalam Pemantauan (ODP) saat ini masih meningkat.

    "Hal ini tidak saja terjadi di Kota Depok, akan tetapi terjadi di wilayah Jabodetabek," jelas Idris.

    Ia menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan masih tingginya peningkatan kasus adalah penularan melalui transmisi lokal.

    Selain itu banyaknya status PDP berubah menjadi kasus positif setelah swab PCR-nya dinyatakan positif. Juga, kata Idris, masih tingginya pergerakan orang menuju wilayah DKI Jakarta untuk kepentingan pekerjaan sehingga penggunaan moda transportasi publik masih tetap tinggi.

    Penyebab lain, menurut Idris, masih banyaknya pergerakan orang di dalam Kota Depok, banyaknya kerumunan, dan tidak menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah. Ia menambahkan, juga karena belum adanya sanksi yang tegas dalam penerapan PSBB.

    "Perlu adanya penegasan sanksi dalam penerapan PSBB, yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat," ujarnya.

    Ia menyadari kebijakan perpanjangan PSBB memerlukan komitmen dari semua pihak. Ia memohon kerja sama warga Depok untuk mengikuti semua protokol pemerintah dan pengaturan PSBB, agar dapat memutus mata rantai penularan Covid-19.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.