Survei LKSP: Warga Puas Cara Pemprov DKI Tangani Wabah Corona

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mendistribusikan secara simbolis 40 ribu APD tim medis di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 23 Maret 2020. Dok Humas Pemprov DKI.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kanan) mendistribusikan secara simbolis 40 ribu APD tim medis di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin, 23 Maret 2020. Dok Humas Pemprov DKI.

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil survei Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) menyatakan mayoritas warga puas atas respons Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penanganan wabah Corona. Sebanyak 80,70 persen responden menyatakan puas dan 19,30 persen lainnya tidak puas dengan alasan tertentu.

    Direktur LKSP, Astriana B. Sinaga, menyatakan kepuasan warga terhadap respons Pemprov DKI Jakarta dalam hal bertindak cepat mengantisipasi penyebaran wabah Corona, dukungan terhadap tenaga kesehatan yang merawat pasien, dan menyiapkan bantuan sosial bagi warga Jakarta dan pendatang yang terdampak Corona.

    Sementara itu, warga yang tidak puas menyebut beberapa aspek yang perlu ditingkatkan Pemprov, yakni kurang cepat pelayanan (54,07 persen), kurang responsif terhadap keluhan (30,23 persen), dan kurang terbuka (15,70 persen).

    "Survei persepsi warga perlu dilakukan secara berkala, termasuk dalam suasana darurat kesehatan tersebarnya wabah. Agar kita mengetahui kondisi nyata dan persepsi warga terhadap kondisi yang berkembang," kata Astriana, Sabtu, 2 Mei 2020.

    Survei LKSP dilakukan pada 14-18 April 2020 di seluruh wilayah DKI Jakarta (44 kecamatan) dengan melibatkan 886 responden dan yang dimintai pendapatnya berusia 17 tahun ke atas. Penentuan jumlah responden menggunakan metoda Krejcie-Morgan dengan margin of error 2,82 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

    Responden ditentukan secara acak dan proporsional pada tiap kabupaten/kota. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring setelah dipastikan terkontak secara individual.

    Anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Ahmad Yani, menyebut survei tersebut menggambarkan kondisi yang sebenarnya saat ini. Namun menurutnya perlu diberikan catatan antara kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait persepsi masyarakat mengenai kekurangan dan ketidakpuasan terhadap kinerja Pemprov DKI sebesar 19.03 persen. "Jika dilihat lagi lebih merupakan kewenangan pusat," kata Yani saat dihubungi.

    Kinerja Pemprov DKI sendiri, menurut Yani, sudah maksimal dalam usaha pencegahan wabah Corona. Sebab upaya tersebut sudah dimulai sejak Januari 2020 dengan terlibat pemantauan penerbangan langsung yang masuk ke Indonesia dari Wuhan. Kemudian disusul Pemprov DKI juga mengikuti perkembangan pasien 01 dan 02 di bulan Februari.

    "Pemprov DKI juga sangat baik dalam melakukan mitigasi wabah COVID-19. Sehingga kebijakan terkait pencegahan bisa lebih responsif jika dibandingkan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lain. Sayangnya kewenangan Pemprov DKI sangat terbatas," ucap Yani.

    Adapun kekurangan Pemprov DKI, sebut Yani, terletak pada sangat terbatasnya jumlah SDM. Padahal yang diperlukan dalam penanganan wabah Corona ialah SDM yang sangat besar dalam waktu yang sangat terbatas sehingga ada kesan lamban meski sesungguhnya Pemprov DKI Jakarta telah bekerja dengan baik.

    Selain itu, survei LKSP lainnya menyatakan 90,97 persen warga Jakarta tahu penyebaran wabah Corona dan bersikap waspada. Lalu 69,07 persen warga menyatakan siap menghadapi dampaknya dan 30,93 persen warga tidak siap dan membutuhkan bantuan sosial. Bansos yang diperlukan berupa sembako (49,27 persen), ongkos hidup (42,70 persen) karena penghasilan berkurang atau berhenti bekerja.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.