Pemkot Bogor Minta Lurah Perbaiki Ribuan Data Penerima Bansos

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas memeriksa paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian

    Petugas memeriksa paket bantuan sosial (bansos) berupa kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Bogor - Kepala Dinas Sosial Pemerintah Kota Bogor, Anggraeny Iswara, mengatakan masih memperbaiki 20 ribu data kepala keluarga penerima bantuan sosial atau Bansos yang belum lengkap. Data tersebut kini sedang diperbaiki di tingkat kelurahan.

    "Sudah kami serahkan ke kelurahan untuk diperbaiki. Kami targetkan secepatnya selesai," kara Anggraeny saat dihubungi, Senin, 4 Mei 2020.

    Ia menuturkan data penerima Bansos yang sudah valid dan mendapatkan Surat Keputusan Wali Kota Bogor mencapai 19.904 kepala keluarga. Pemerintah Kota Bogor mengalokasikan bantuan kepada setiap kepala keluarga senilai Rp500.000.

    Bansos berupa uang tunai tersebut bakal diberikan setiap bulan. "Kami sudah alokasikan untuk memberikan bantuan selama empat bulan. Sekarang sudah berjalan," tutur Anggraeny. 

    Sedangkan, data 20 ribu yang belum lengkap merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di luar yang telah ditetapkan dalam SK Wali Kota Bogor. Nantinya, 20 ribu data yang sedang diperbiki tersebut bisa menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat atau Kementerian Sosial.

    Dalam proses pendistribusian Bansos, lanjut dia, jika masih ada kekeliruan data pemerintah telah meminta kelurahan berkoordinasi dengan ketua RT dan RW. "Jadi kalau dianggap masih bermasalah hingga data dobel ditahan dulu. Lalu diusulkan data penggantinya yang benar-benar layak," kata Anggraeny.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Marah karena Tersulut Lambatnya Stimulus Kredit

    Presiden Joko Widodo geram karena realisasi anggaran penanganan pandemi masih minim. Jokowi marah di depan para menteri dalam sidang kabinet.