Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bansos Tahap 2 Berbentuk Uang Tunai, DKI Tunggu Arahan Anies

image-gnews
Pegawai PT POS Indonesia (Persero) berkoordinasi sebelum pelepasan distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA/Sigid Kurniawan-Pool
Pegawai PT POS Indonesia (Persero) berkoordinasi sebelum pelepasan distribusi bantuan sosial sembako di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 20 April 2020. Pemerintah mulai menyalurkan bantuan sosial untuk wilayah di DKI Jakarta dalam rangka penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek. ANTARA/Sigid Kurniawan-Pool
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dinas Sosial DKI Jakarta belum memutuskan bentuk bantuan sosial (bansos) tahap dua bagi masyarakat terdampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah mengatakan usul perubahan bentuk bansos dari paket sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) masih dibicarakan. 

"Itu yang kami masih tunggu. Kan yang pasti kalau dari pusat bentuknya itu tahap kedua ini beras dari bulog 25 kg. Itu yang disampaikan Pak Mensos, hanya beras saja 25 kg, tapi mungkin itu senilai Rp300 ribu," kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Irmansyah di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2020.

Irmansyah menyatakan masih menunggu arahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apakah bantuan DKI Jakarta akan melengkapi bantuan pusat atau bahkan menjadi bantuan tunai, seperti usulan beberapa pihak.

"Tapi pada prinsipnya dari pak gubernur, jangan sampai ada yang kelaparan. Karenanya untuk tahap satu kemarin, sambil menunggu bansos presiden tanggal 20 April 2020, kami mulai lebih dulu, karena kan ini tidak bisa menunggu, banyak masyarakat yang sedang membutuhkan. Terlebih tanggal 10 April kita mulai PSBB," ucapnya.

Irmansyah mengatakan hingga saat ini bentuk bansos yang disiapkan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah paket sembako.

Adapun soal bantuan langsung tunai, Irmansyah mengatakan pihaknya harus memiliki nomor rekening masing-masing penerima bantuan, termasuk yang tidak ber-KTP DKI.

"Padahal kan ini bantuan tidak hanya untuk KTP DKI, tapi juga KTP non-DKI. Bagaimana kami bisa memastikan orang KTP non-DKI juga pakai cash transfer, tidak sederhana maksudnya. Kadang-kadang ada yang lihat angka itu kecil, tapi kalau sembako kan lebih bisa diterima. Tapi itu kami serahkan pada pimpinan," katanya.

Diperkirakan ada sekitar dua juta kepala keluarga (KK) atau lebih yang bakal menerima bansos tahap dua berbekal data yang diperbaharui.

Jika nantinya bantuan tersebut berupa sembako, Pemprov DKI Jakarta juga mempertimbangkan agar bantuan sosial itu lebih bisa memberi efek gizi yang lebih tinggi pada warga dibanding bantuan pertama.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Ada kajiannya, seperti kandungan proteinnya. Untuk tahap kedua ini perencanaannya Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan (KPKP) yang buat. Kan yang pertama kami berpikiran yang penting makan dulu semua karena kondisinya, untuk tahap kedua kami benahi, jadi ada kemungkinan tidak hanya sardin kaleng, tapi yang pasti tidak ada lagi masker," kata Irmansyah.

Untuk penyalurannya, Irmansyah menyatakan Pemprov menekankan agar distribusinya jangan sampai putus masyarakat mendapatkan bahan makanan.

Pada tahap I penyaluran bansos, Pemprov DKI Jakarta menargetkan 1,2 juta kepala keluarga (KK), namun hingga 28 April 2020, berdasarkan data dari laman web COVID-19, tercatat penerima bansos tahap satu senilai Rp149.500 itu, mencapai 1.178.173 KK.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan menyebutkan penyaluran bantuan sosial sebagai jaring pengaman bagi masyarakat terdampak penerapan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) terdistribusi dengan baik dengan persentase 98,4 persen.

Berdasarkan catatannya, total ada 1,6 persen bansos yang terdistribusi ke orang yang tidak berhak menerima, tapi bantuan itu lalu dikembalikan, dengan catatan ada yang salah alamat, ada yang orang mampu, ada yang sudah meninggal dunia.

"Semua itu akan jadi bahan untuk koreksi dalam pendistribusian berikutnya," kata Anies, Jumat, 1 Mei 2020.

Anies Bswedan mengatakan penyaluran bansos berikutnya kemungkinan didistribusikan menjelang Idul Fitri 1441 H. Pemprov DKI akan memberikan bingkisan bansos menjelang Idul Fitri yang proses eksekusinya dilakukan seminggu atau 10 hari sebelum Lebaran. "Bansos ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat lebih banyak dari yang pertama," katanya.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Minta Menteri Jadi Saksi Penyaluran Bansos di MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Lebih Penting dari Kapolda

2 jam lalu

Calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo berbincang dengan kuasa hukum Todung Mulya Lubis saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Minta Menteri Jadi Saksi Penyaluran Bansos di MK, Tim Hukum Ganjar-Mahfud: Lebih Penting dari Kapolda

Tim hukum Ganjar-Mahfud mengusulkan kehadiran Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Pembangunan Manusia dan Keluarga dalam persidangan di MK.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

2 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

1 hari lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Isi Lengkap Pidato Anies Baswedan dalam Sidang Perdana Perkara Sengketa Pilpres di MK

Anies Baswedan berharap Hakim Konstitusi dapat memutus perkara sengketa hasil Pilpres 2024 dengan seadil-adilnya.


Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

1 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo saat memimpin Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Hari Ini MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pilpres 2024, Begini Jadwal dan Agendanya

Berdasarkan jadwal yang dibagikan di laman resmi MK, sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pilpres 2024 terbagi dalam dua sesi.


Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kata Peneliti Soal Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta

Pengamat politik menilai, Anies Baswedan harus berhati-hati jika maju ke kontestasi Pilgub DKI Jakarta 2024.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

2 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

2 hari lalu

Presenter Raffi Ahmad bersama pengacaranya Hotman Paris dan rekanya, Roffi saat memberikan keterangan soal tudingan National Corruption Wach (NCW) kasus pencucian uang, Menteng, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Dalam keteranganya Raffi membantah tudingan Ketua Umum NCW Hanifa Sutrisna atas tudingan pencucian uang senilai ratusan miliar tersebut, Pihak Raffi juga mengundang Hanifa NCW untuk membuktikan kalau tuduhan tersebut memang benar. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Alasan Hotman Paris Sebut Surat Permohonan Tim Hukum Anies-Muhaimin Cuma Ngoceh dan Cengeng

Hotman Paris menilai gugatan Anies-Muhaimin tidak substansial karena 90 persen surat permohonan tersebut hanya membahas soal bantuan sosial