Pusat Buka Transportasi Publik, Wakil Wali Kota Bogor Bingung

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Edi Nursalam (kiri) berbincang dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (ketiga kanan) saat memantau operasional perjalanan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin, 20 April 2020. Pemantauan pada hari keenam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor tersebut menunjukkan adanya penurunan drastis penumpang KRL Commuter Line yang mencapai 85 persen per hari sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). ANTARA

    Direktur Prasarana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan Edi Nursalam (kiri) berbincang dengan Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim (ketiga kanan) saat memantau operasional perjalanan KRL Commuter Line di Stasiun Bogor, Jawa Barat, Senin, 20 April 2020. Pemantauan pada hari keenam penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor tersebut menunjukkan adanya penurunan drastis penumpang KRL Commuter Line yang mencapai 85 persen per hari sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran virus Corona (COVID-19). ANTARA

    TEMPO.CO, Bogor - Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan Pemerintah Pusat membuat dirinya bingung dengan membuka transportasi publik saat penerapan PSBB. Dia menilai kebijakan itu bertentangan dengan upaya mencegah dan memutus penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah daerah.

    Dedie menyebut kebijakan Kementerian Perhubungan membuka kembali operasional kendaraan umum, justru akan membuat dampak yang tidak berkesudahan bagi pemerintah daerah dalam menangani pandemi Covid.

    "Ya sudahlah, sekarang maunya pemerintah pusat gimana," kata Dedie dikonfirmasi Tempo, Kamis 7 Mei 2020.

    Dedie mengatakan Pemkot Bogor memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) agar warganya tinggal di rumah dan tidak bepergian keluar rumah untuk mencegah penyebaran Covid-19.

    Masyarakat sudah banyak yang berkorban karena penerapan PSBB Bogor, di antaranya anak sekolah dan mahasiswa yang belajar dari rumah, perusahaan yang memberhentikan operasionalnya, pusat perbelanjaan yang tutup serta beribadah di rumah. 

    "Tapi kebijakan pusat tidak konsisten, masih tarik ulur. Mau sampai kapan," kata Dedie.

    Meski pembukaan transportasi publik memiliki syarat dan ketentuan, Dedie menyebut hal itu justru akan memperberat tugas pemerintah daerah. Sebab, menurut Dedie, dengan syarat itu maka harus juga ditambah petugas berjaga di lapangan untuk memeriksa dan memastikan satu persatu pengendara.

    Wali Kota Bogor mengatakan petugas di lapangan dituntut untuk bisa mengecek apakah penumpang transportasi umum itu mau berbisnis, mudik, pulang kampung atau mengirim logistik. "Apakah kami mampu untuk itu. Kebijakannya berubah-rubah, bingung maksud dan tujuannya apa," ucap Dedie.

    Sebelum Menhub Budi Karya Sumadi melonggarkan transportasi publik, lima kepala daerah Bodebek sepakat untuk meminta agar operasional KRL dihentikan. Usul itu diajukan karena ada beberapa penumpang kereta positif corona namun tak bergejala sehingga berisiko menularkan Covid-19.     

    M.A MURTADHO


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Komitmen Pengelolaan Gambut Lestari di Lahan Konsesi

    Komitmen Pengelolaan Gambut Lestari di Lahan Konsesi