DPRD Minta Pusat Tak Pojokkan Pemprov DKI Soal Anggaran Bansos

Reporter

Pekerja membawa tas berisi bantuan sosial Sembako dari Kementerian Sosial di Food Statio Cipinang, Jakarta, Kamis, 16 April 2020. Pemerintah menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial sembako dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tidak punya anggaran untuk memberikan bantuan sosial (Bansos) di tengah pandemi Corona.

"Pernyataan Menkeu itu seolah Pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini," kata Zita melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Mei 2020. "Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," tuturnya. 

Menteri Keuangan sebelumnya mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan sosial sembako bagi 1,1 juta warganya. Kabar ihwal ketiadaan anggaran bansos itu dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Zita menambahkan Pemprov DKI telah melakukan banyak hal dalam menanggulangi wabah Corona. Bahkan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pendistribusian Bansos pertama kali dilakukan DKI. Selain itu, kata dia, DKI telah berkorban dengan tetap memfasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah ini meski pendapatan daerah menyusut sampai 53 persen.

"Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik. Intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," kata Zita. 

Politikus Partai Amanat Nasional ini menuturkan ada banyak hal yang harus dilakukan DKI dalam menanggulangi wabah ini mulai dari pemulihan perekonomian hingga biaya kebutuhan yang semakin besar. "Jadi tidak hanya untuk bantuan sosial," ujarnya.

Zita Anjani berujar DKI merupakan miniatur Indonesia. Jika DKI dianggap gagal, bukan hanya Pemprov yang disorot, tapi juga pemerintah pusat. Ia berharap tidak ada pihak yang saling menyalahkan dalam penanggulangan virus ini. "Masyarakat butuh solusi. Saya berharap ke depan ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," tuturnya.

IMAM HAMDI






RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

7 menit lalu

RAPBD DKI 2023 Bengkak akibat TNI & Polri Minta Hibah dan PMD, Fitra: Bisa Jadi Temuan BPK

Sekretaris Jenderal Fitra Misbah Hasan menyatakan kenaikan RAPBD DKI akibat hibah untuk TNI & Polri bisa jadi temuan BPK.


Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

2 jam lalu

Utang Pemerintah per Oktober 2022 Dekati Rp 7.500 Triliun, Ini Rinciannya

Kementerian Keuangan menyebutkan utang pemerintah per Oktober 2022 mencapai Rp 7.496,7 atau mendekati Rp 7.500 triliun.


Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

3 jam lalu

Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan Baru Penyedia Jasa Lainnya Perorangan

DPRD DKI Jakarta meminta Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mengevaluasi aturan baru penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP).


Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

8 jam lalu

Ancaman Resesi Tahun Depan, Heru Budi Hartono Diminta Evaluasi Aturan PJLP

Kepgub yang baru diteken Pj Gubernur Heru Budi Hartono itu menimbulkan keresahan dari PJLP yang berusia di atas 56 tahun.


Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

9 jam lalu

Huru Hara Pembahasan APBD DKI 2023, Membengkak Rp 1,2 Triliun

Rancangan APBD DKI 2023 akhirnya disepakati Rp 83,7 triliun., lebih besar dari KUA-PPA Rp 82,5 triliun.


DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

14 jam lalu

DPRD DKI Usul Uang Operasional Jumantik hingga RT dan RW di Jakarta Dinaikkan

Ketua Komisi A DPRD DKI mengatakan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi petugas RT/RW belum pernah disesuaikan sejak 2018.


BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

14 jam lalu

BLT BBM Tahap 2 Mulai Cair, Penyaluran Diselesaikan dalam 10 Hari

Selain BLT BBM tahap 2 periode November-Desember, Pos Indonesia menyalurkan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk triwulan IV.


RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

2 hari lalu

RAPBD DKI Rp 83,7 Triliun Diketok Jumat Dini Hari, Akan Disahkan di Rapat Paripurna DPRD Pekan Depan

RAPBD DKI 2023 sempat membengkak hingga Rp 87,2 trilun. Akan disahkan menjadi APBD pada rapat paripurna DPRD pekan depan.


PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

2 hari lalu

PAM Jaya Dapat PMD 2023 Senilai Rp 324,6 Miliar, Demi Kedaulatan Air Cakupan 100 %

PAM Jaya memperoleh persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta tentang Penyertaan Modal Daerah 2023 senilai Rp 324,6 miliar.


Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

2 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Cara Cek BLT BBM Cair Bulan Depan, Sri Mulyani Heran Data Pajak Tak Seperti Kabar PHK

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin 25 November dimulai dari BLT BBM akan cair lagi di bulan depan.