DPRD Minta Pusat Tak Pojokkan Pemprov DKI Soal Anggaran Bansos

Reporter

Imam Hamdi

Kamis, 7 Mei 2020 16:15 WIB

Pekerja membawa tas berisi bantuan sosial Sembako dari Kementerian Sosial di Food Statio Cipinang, Jakarta, Kamis, 16 April 2020. Pemerintah menambah jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial sembako dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani, menyesalkan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI tidak punya anggaran untuk memberikan bantuan sosial (Bansos) di tengah pandemi Corona.

"Pernyataan Menkeu itu seolah Pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini," kata Zita melalui keterangan tertulis, Kamis, 7 Mei 2020. "Rasanya kental politis, yang sudah baik saja belum tentu dibilang baik," tuturnya. 

Menteri Keuangan sebelumnya mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk mendanai bantuan sosial sembako bagi 1,1 juta warganya. Kabar ihwal ketiadaan anggaran bansos itu dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan.

Zita menambahkan Pemprov DKI telah melakukan banyak hal dalam menanggulangi wabah Corona. Bahkan, pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan pendistribusian Bansos pertama kali dilakukan DKI. Selain itu, kata dia, DKI telah berkorban dengan tetap memfasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah ini meski pendapatan daerah menyusut sampai 53 persen.

"Justru Pak Anies minta dibantu cover sama pusat karena ingin warganya sejahtera. Sekarang sudah bukan soal pencitraan ke publik. Intinya masyarakat harus terjamin kebutuhannya dan wabah segera berlalu," kata Zita. 

Politikus Partai Amanat Nasional ini menuturkan ada banyak hal yang harus dilakukan DKI dalam menanggulangi wabah ini mulai dari pemulihan perekonomian hingga biaya kebutuhan yang semakin besar. "Jadi tidak hanya untuk bantuan sosial," ujarnya.

Zita Anjani berujar DKI merupakan miniatur Indonesia. Jika DKI dianggap gagal, bukan hanya Pemprov yang disorot, tapi juga pemerintah pusat. Ia berharap tidak ada pihak yang saling menyalahkan dalam penanggulangan virus ini. "Masyarakat butuh solusi. Saya berharap ke depan ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," tuturnya.

IMAM HAMDI






Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

3 jam lalu

Bank Dunia Setuju Beri Dukungan Keuangan ke RI Rp 11,12 Triliun

Bank Dunia menyoroti penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi serta peningkatan infrastruktur melalui pengenalan pajak karbon.


Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

18 jam lalu

Pembayaran Dana Bos Telat, Berikut Penjelasan Sri Mulyani

Keterlambatan pembayaran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dinilai terjadi karena anjloknya realisasi dana alokasi khusus.


Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

19 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap APBN Mei 2022 Surplus Rp 132,2 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN kembali mencatatkan surplus sebesar Rp 132,2 triliun pada Mei 2022 atau 0,74 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).


Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

1 hari lalu

Ini Alasan Sri Mulyani Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tembus 5,3 persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2022 bakal berkisar 4,8 hingga 5,3 persen.


Terpopuler Bisnis: Petani Depresi karena Harga TBS, Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: Petani Depresi karena Harga TBS, Ekonomi Diprediksi Tumbuh 5,3 Persen

Berita terpopuler bisnis sepanjang kemarin dimulai dari kalangan petani yang depresi akibat jebloknya harga TBS belakangan ini.


Subsidi BBM dan Elpiji Sentuh Rp 75 Triliun, Sri Mulyani Minta Pertamina Ikut Kendalikan

1 hari lalu

Subsidi BBM dan Elpiji Sentuh Rp 75 Triliun, Sri Mulyani Minta Pertamina Ikut Kendalikan

Sri Mulyani menyatakan APBN pada tahun ini sangat terbebani dengan subsidi berbagai komoditas. Lalu apa yang akan dilakukannya?


Indef: Dampak Ekonomi Langsung Formula E Jakarta Capai Rp 597 Miliar

1 hari lalu

Indef: Dampak Ekonomi Langsung Formula E Jakarta Capai Rp 597 Miliar

Kajian Indef menunjukkan dampak ekonomi langsung Formula E Jakarta menciptakan nilai tambah yang siginifikan.


Sri Mulyani Beberkan Risiko yang Menghantui Perekonomian Global

1 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Risiko yang Menghantui Perekonomian Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan telah muncul krisis keuangan yang mengancam proses pemulihan ekonomi dunia. Turki dan Argentina adalah dua negara yang termasuk dalaam krisis keuangan tersebut.


Sri Mulyani: Makin Tinggi Konsumsi Produk Lokal, Perekonomian Makin Kuat

1 hari lalu

Sri Mulyani: Makin Tinggi Konsumsi Produk Lokal, Perekonomian Makin Kuat

Sri Mulyani mengatakan salah satu pelaku ekonomi yang sangat penting dan telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia adalah industri kecil dan menengah.


Marak Beredar Pesan Soal PKH Tahap II Cair 24 Jam Usai Mendaftar, Kemensos: Hoaks

2 hari lalu

Marak Beredar Pesan Soal PKH Tahap II Cair 24 Jam Usai Mendaftar, Kemensos: Hoaks

Kemensos angkat bicara menanggapi marak beredarnya pesan pendek tentang pendaftaran dan pencairan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) tahap kedua.