Polemik Bansos DKI, DPRD Minta Sri Mulyani Jelaskan Dana Covid-19

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    Ilustrasi bantuan paket sembako. ANTARA/Hendra Nurdiyansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Keuangan Sri Mulyani diminta menjelaskan soal dana (bansos) untuk pemerintah DKI guna menyelesaikan pandemi Covid-19.

    Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani menganggap, seharusnya pemerintah pusat menganggarkan di atas 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).

    "Negara lain ada yang 10-20%. Kami berharap ada penjelasannya. Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu Sri Mulyani, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD," kata Zita dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 8 Mei 2020.

    Menurut dia, pemerintah pusat memiliki lebih banyak instrumen untuk mendatangkan uang ketimbang DKI. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menuturkan, kas DKI dari semua pos anggaran pajak memang menurun akibat Covid-19.

    Namun, dia menilai pemerintah daerah lain juga mengalami penurunan serupa. Akan tetapi, dia heran mengapa Sri Mulyani hanya menyebut DKI yang katanya tak punya anggaran untuk mendanai bantuan sosial atau bansos kepada warga Ibu Kota.

    "Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat," ucap Zita.

    Sebelumnya, Sri Mulyani ketika rapat virtual dengan Komisi XI DPR menyinggung pemerintah DKI tak memiliki anggaran untuk mendanai bansos sembako bagi 1,1 juta warga. Menurut dia, DKI meminta pusat menanggung anggaran bansos tersebut. "Jadi yang tadinya 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ucap Sri, Rabu, 6 Mei 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penjelasan Bamsoet Terkait Aturan Kepemilikan Senjata Api 9mm

    Bamsoet meluruskan pernyataan terkait usul agar Polri memperbolehkan masyarakat memiliki senjata api 9mm untuk membela diri. Mengacu pada aturan.