PSBB, Kepala Daerah Bodebek Minta Penumpang KRL Tunjukkan Surat

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Sejumlah penumpang berada di dalam gerbong kereta rel listrik (KRL) Commuterline di Stasiun Manggarai, Jakarta, Selasa, 14 April 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) sepakat memperketat aturan pergerakan masyarakat pada penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB tahap II. Pengetatan itu di antaranya penumpang kereta rel listik ata KRL harus dapat menunjukkan surat tugas.

"Lima kepala daerah di Bodebek sepakat membuat regulasi baru yang mengatur pengetatan penerapan PSBB, di antaranya, pergerakan masyarakat," kata Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, melalui pernyataan tertulisnya, di Kota Bogor, Sabtu, 9 Mei 2020.

Bima Arya mengatakan hal itu, menjelaskan hasil rapat koordinasi virtual lima kepala daerah di Bodebek yang juga dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Jumat, 8 Mei 2020.

Rapat koordinasi virtual itu membahas evaluasi penerapan PSBB untuk menurunkan secara signifikan penyebaran Covid-19. Pnerapan PSBB harus sejalan antara Bodebek dan DKI Jakarta.

Menurut Bima Arya, banyak warga di Bodebek yang bekerja di Jakarta sehingga pergerakan masyarakat dari Bodebek ke Jakarta dan sebaliknya cukup tinggi.

Penumpang bersiap menaiki KRL di Stasiun Depok Baru, Depok, Jawa Barat, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang masa PSBB selama 14 hari untuk daerah Depok, Bogor, dan Bekasi yang dimulai efektif pada Rabu, 29 April 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

Padahal, pada penerapan PSBB, kata dia, hanya pegawai pada delapan sektor yang dikecualikan yang mendapat toleransi untuk tetap bekerja, antara lain sektor kesehatan, pangan, logistik, keuangan dan perbankan, energi, dan komunikasi.

Namun, realitasnya masih banyak masyarakat di luar delapan sektor yang dikecualikan tetap melakukan pergerakan masyarakat, yakni beraktivitas di luar rumah dan memanfaatkan moda transportasi publik.

Menurut Bima Arya, lima kepala daerah sepakat akan membuat regulasi baru untuk pengetatan pergerakan masyarakat. "Gubernur DKI Jakarta akan membuat regulasi pengetatan itu, kemudian wali kota dan bupati di Bodebek akan membuat juga regulasinya yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar masuk daerah," ujarnya.

Bima menegaskan, pergerakan masyarakat yang dikecualikan hanya yang bekerja pada delapan sektor yang dikecualikan. "Misalnya, pengguna moda transportasi KRL, harus dapat menunjukkan surat tugas. Hanya orang yang bekerja di delapan sektor yang dikecualikan yang boleh. Kalau tidak ada surat atau di luar delapan sektor itu, bisa diberikan sanksi," kata dia.

Bima menambahkan, regulasi yang akan dibuat Pemerintah Kota Bogor untuk pengetatan pergerakan masyarakat adalah Peraturan Wali Kota (Perwali). Bima Arya telah menginstruksikan Bagian Hukum dan HAM untuk membuat rancangan Perwali untuk segera ditandatangani.






KRL Anjlok di Kampung Bandan dan Manggarai, KAI Commuter Indonesia Minta Maaf

1 hari lalu

KRL Anjlok di Kampung Bandan dan Manggarai, KAI Commuter Indonesia Minta Maaf

Akibat KRL anjlok itu, KAI Commuter Indonesia (KCI) melakukan rekayasa pola operasi perjalanan kereta rute Manggarai-Kampung Bandan.


Harga Mobil Listrik Wali Kota Bogor Bima Arya

1 hari lalu

Harga Mobil Listrik Wali Kota Bogor Bima Arya

Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan pengadaan dilakukan bertahap yang diawali dua mobil listrik dan lima motor listrik pelat merah itu.


Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

1 hari lalu

Pengelolaan Kampung Susun Bayam Diambil Pemprov DKI, Ini Kata Jakpro

Jakpro dan Pemprov DKI sepakat menggunakan pergub Anies Baswedan sebagai acuan penetapan tarif sewa Kampung Susun Bayam.


Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

1 hari lalu

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Terus Ungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, Pilpres 2024 Berpotensi 2 Putaran

Hasil survei terbaru SMRC menunjukkan Ganjar Pranowo kembali mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan jika Pilpres 2024 dilakukan saat ini.


KRL yang Anjlok di Kampung Bandan Kembali Anjlok di Manggarai

1 hari lalu

KRL yang Anjlok di Kampung Bandan Kembali Anjlok di Manggarai

KRL yang anjlok di Kampung Bandan kembali anjlok saat ditarik ke depo Manggarai untuk perbaikan.


KRL Anjlok di Kampung Bandan, KAI Commuter Rekayasa Perjalanan Kereta Hari ini

1 hari lalu

KRL Anjlok di Kampung Bandan, KAI Commuter Rekayasa Perjalanan Kereta Hari ini

Gerbong KRL yang anjlok kemarin telah dievakuasi. Hari ini ada KAI Commuter melakukan rekayasa jalur kereta.


Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

2 hari lalu

Jakpro: Tarif Sewa Kampung Susun Bayam Mengacu ke Pergub Anies Baswedan

Jakpro memastikan tarif sewa Kampung Susun Bayam mengacu ke Pergub yang diteken Anies Baswedan. Tak pakai tarif keekonomian Jakpro.


Bima Arya Coba Motor listrik, Begini Katanya

2 hari lalu

Bima Arya Coba Motor listrik, Begini Katanya

Wali Kota Bogor Bima Arya optimistis banyak orang akan beralih ke kendaraan listrik atau konversi ke motor listrik dengan biaya sekitar Rp 7 juta.


KRL Anjlok di Kampung Bandan, 50 Penumpang Dievakuasi

2 hari lalu

KRL Anjlok di Kampung Bandan, 50 Penumpang Dievakuasi

KRL jurusan Kampung Bandan-Manggarai anjlok siang tadi, tak lama setelah berangkat dari stasiun. Sebanyak 50 penumpang dievakuasi.


KRL Anjlok di Kampung Bandan, Stasiun Tanah Abang dan Manggarai Berpotensi Padat Penumpang

2 hari lalu

KRL Anjlok di Kampung Bandan, Stasiun Tanah Abang dan Manggarai Berpotensi Padat Penumpang

KAI Commuter melakukan rekayasa rute perjalanan kereta setelah KRL anjlok di Kampung Badan. Ada penumpukan penumpang di Tanah Abang dan Manggarai.