Partai NasDem DKI Minta Polemik Dana Bansos Dihentikan

Reporter:
Editor:

Erwin Prima

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melakukan proses pencairan bantuan sosial berupa uang tunai di Kantor Pos Merdeka Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 6 Mei 2020. Sekitar 15 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Palembang menerima bantuan sosial berupa uang tunai dari Kementerian Sosial. ANTARA/Feny Selly

    Warga melakukan proses pencairan bantuan sosial berupa uang tunai di Kantor Pos Merdeka Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 6 Mei 2020. Sekitar 15 ribu Kepala Keluarga (KK) di Kota Palembang menerima bantuan sosial berupa uang tunai dari Kementerian Sosial. ANTARA/Feny Selly

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai NasDem di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Wibi Andrinom, meminta polemik proses distribusi bantuan sosial (bansos) kepada warga yang terdampak Covid-19 diselesaikan secara bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut kini bukan saatnya untuk saling menyalahkan satu sama lain.

    "Sudahlah, polemik bansos di DKI dihentikan, antara menteri Jokowi dengan Pak Anies, malu sama rakyat! Sekarang saatnya kita bersama sama membantu rakyat yang sedang kesusahan," kata Wibi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu malam, 9 Mei 2020.

    Wibi menjelaskan, pihaknya tak pernah mempermasalahkan dari mana datangnya dana bantuan yang diberikan, baik pusat maupun daerah. Menurut dia, yang terpenting saat ini adalah untuk meminimalisir beban masyarakat dan memastikan tak ada yang kelaparan. "Kita tidak sedang berkompetisi antara pemerintah pusat dengan Pemprov DKI," tutur dia.

    Wibi menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah membantu permasalahan sosial di Jakarta. Adapun masalah tersebut, lanjut dia, terjadi akibat defisit anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta akibat Covid-19.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya dalam rapat virtual dengan Komisi XI DPR menyinggung pemerintah DKI tak memiliki anggaran untuk mendanai bansos sembako bagi 1,1 juta warga. Menurut dia, DKI meminta pusat menanggung anggaran bansos tersebut.

    Kabar ihwal ketiadaan anggaran bansos di provinsi yang dipimpin Anies Baswedan ini dia ketahui setelah mendapatkan laporan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. "Jadi yang tadinya 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat, sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ucap Sri, Rabu, 6 Mei 2020.

    Menanggapi itu, Gubernur Anies Baswedan menyatakan telah menyediakan Rp 5,032 triliun anggaran untuk menanggulangi pandemi virus corona. Anggaran tersebut tersedia dalam bentuk belanja tidak terduga. "Anggarannya bisa digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya juga dapat ditambah," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 7 Mei 2020.

    Anies berujar anggaran yang telah disiapkan tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni kesehatan, dampak ekonomi, dan jaring pengaman sosial, termasuk Bansos. Pemprov DKI Jakarta, kata mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.

    Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. "Kami juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta,” tutur dia.

    ADAM PRIREZA | IMAM HAMDI | LANI DIANA


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dari Alpha sampai Lambda, Sebaran Varian Delta dan Berbagai Varian Covid-19

    WHO bersama CDC telah menetapkan label baru untuk berbagai varian Covid-19 yang tersebar di dunia. Tentu saja, Varian Delta ada dalam pelabelan itu.