DPRD Sebut DKI Siapkan Enam Paket Bansos Selama Wabah Covid-19

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga memeriksa paket bantuan sosial (bansos) berupa  kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian

    Warga memeriksa paket bantuan sosial (bansos) berupa kebutuhan pokok (sembako) dari Presiden RI untuk warga terdampak COVID-19 di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa, 28 April 2020. Pemerintah menyalurkan paket bansos masing-masing sebesar Rp600 ribu per bulan selama tiga bulan sebagai upaya untuk mencegah warga tidak mudik dan meningkatkan daya beli selama pandemi COVID-19 kepada warga yang membutuhkan di wilayah Jabodetabek. TEMPO/Nita Dian

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPRD DKI, S. Andyka, mengatakan Pemerintah Provinsi DKI bakal mendistribusikan enam paket bantuan sosial atau bansos selama pandemi virus corona. "Sudah dianggarkan untuk enam tahapan pendistribusian bantuan. Pekan ini kan diserahkan tahapan kedua pendistribusian paket bansos," kata Andyka saat dihubungi, Senin, 11 Mei 2020.

    Andyka berujar Pemprov DKI telah menganggarkan Rp 5 triliun untuk menanggulangi Covid-19 di Ibu Kota. Bahkan, nilai paket bantuan yang didistribusikan pada tahap kedua ini lebih besar dari tahap sebelumnya.

    Pemerintah telah menaikkan satu paket bantuan dari Rp 149.500 menjadi Rp 250 ribu. Pada tahap kedua pendistribusian paket bantuan ini pun lebih banyak dari tahap pertama, yakni mencapai 2,03 juta kepala keluarga yang membutuhkan. "Anggaran untuk paket tahap dua ini mencapai Rp 510 miliar."

    Pemerintah DKI, menurut Andyka, bakal mempertahankan pendistribusian bantuan dalam paket sembako ketimbang mengubahnya menjadi uang tunai. Sebab, jika diubah menjadi bantuan langsung tunai dikhawatirkan bakal menggagalkan anjuran pemerintah untuk melakukan sosial dan physical distancing.

    "Kalau warga diberikan tunai nanti akan menimbulkan kerumunan saat beli sembako atau mencairkan duitnya," ujarnya.

    Selain itu, pemberian uang tunai dikhawatirkan bakal disalahgunakan pemanfaatannya bukan untuk pemenuhan gizi dan imun tubuh. "Nanti bisa saja dibelikan baju lebaran. Makanya kami sarankan tetap diberikan berupa paket sembako."

    Ketua Komisi A DPRD DKI, Mujiyono, sebelumnya menyarankan Pemerintah Provinsi DKI mengganti paket bansos selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB Jakarta dengan uang tunai. Menurut dia, pembagian bansos berupa sembako cenderung mempunyai kelemahan sehingga kerap menimbulkan hambatan.

    "Ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan bantuan sosial tersebut tidak dapat dilaksanakan tepat waktu," kata Mujiyono melalui keterangan tertulis, Senin, 4 Mei 2020. Ia mencontohkan bansos tahap satu yang direncanakan selesai pada 18 April 2020 terpaksa mundur hingga 24 April 2020.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.