Iuran BPJS Naik, DPRD DKI Pastikan Subsidi Tak Dipotong Covid-19

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas keamanan berjalan dengan membawa berkas di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Petugas keamanan berjalan dengan membawa berkas di Kantor Pelayanan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Pusat, Matraman, Jakarta, Senin, 9 Maret 2020. Dalam putusan tersebut MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Iuran BPJS naik, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria menyatakan subsidi untuk warga DKI tidak dipangkas untuk menanggulangi Covid-19.

    DPRD DKI akan tetap mempertahankan subsidi tambahan Rp 1,16 triliun untuk mengantisipasi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang direncanakan pemerintah pusat.

    "Subsidi tambahan tetap dipertahankan. Kami tidak ada rencana memotongnya," kata Iman saat dihubungi, Rabu, 13 Mei 2020.

    Iman menuturkan awalnya subsidi untuk BPJS Kesehatan dianggarkan Rp 1,33 triliun, namun karena ada rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan diusulkan tambahan Rp 1,16 triliun. Jadi, subsidi yang dialokasikan Pemerintah Provinsi DKI untuk BPJS Kesehatan mencapai 2,5 triliun.

    "Waktu itu ekspektasinya naik iurannya," katanya. "Jadi diberikan subsidi tambahan, ternyata nggak jadi dan sekarang dinaikkan lagi."

    Menurut politikus Gerindra ini, iuran BPJS Kesehatan naik hampir 100 persen dalam kondisi sulit karena wabah ini tidak tepat. Iman mengatakan bakal ada gejolak di tengah masyarakat merespons kenaikan iuran ini.

    "Padahal tanda-tanda pandemi berakhir saja belum terlihat. Orang lagi susah bakal ditambah susah."

    Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur perubahan besaran iuran dan adanya bantuan iuran bagi peserta mandiri oleh pemerintah. Peserta mandiri tersebut mencakup peserta di segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).

    Pasal 34 Ayat 1 dari Perpres tersebut mengatur bahwa pada 2020, iuran peserta kelas III naik menjadi Rp 42.000,-. Namun, pemerintah pusat mensubsidi Rp 16.500,- sehingga masyarakat hanya membayar Rp 25.500,-. Namun pada 2021 subsidi pemerintah berkurang Rp 7.000, sehingga iuran peserta mandiri menjadi Rp 35.000,- per orang.

    Pasal 34 Ayat 2 mengatur bahwa iuran peserta mandiri Kelas II BPJS Kesehatan meningkat menjadi Rp 100.000, dari saat ini sebesar Rp 51.000. Ayat 3 mengatur iuran peserta mandiri Kelas I naik menjadi Rp 150.000, dari saat ini Rp 80.000. Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020. 


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.