PKS Sebut Aparat Tak Mampu Tindak Semua Pelanggar PSBB Jakarta

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas Satpol PP Jakarta Utara saat menindak restoran di kawasan Kelapa Gading yang melanggar PSBB, Minggu malam, 17 Mei 2020. Dok Humas Pemkot Jakut

    Petugas Satpol PP Jakarta Utara saat menindak restoran di kawasan Kelapa Gading yang melanggar PSBB, Minggu malam, 17 Mei 2020. Dok Humas Pemkot Jakut

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, menilai personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI tak akan mampu mengawasi seluruh warga Jakarta selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB Jakarta). Secara tidak langsung, Suhaimi berujar, aparat tidak sanggup untuk menindak seluruh pelanggar PSBB.

    "Kalau mengandalkan aparat kelihatannya tidak mampu. Jumlah aparat kita kan terbatas. Jadi tidak mampunya itu karena aparat terbatas," kata politikus dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat dihubungi, Selasa, 19 Mei 2020.

    Oleh sebab itu, ia menyatakan penting untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar mematuhi kebijakan PSBB Jakarta. Salah satunya ialah dengan memperkuat edukasi. Menurut Suhaimi, edukasi dapat diberikan oleh relawan yang secara sukarela menginformasikan bahaya tak menjalankan protokol kesehatan.

    Pemerintah DKI, lanjut dia, dapat memberi kewenangan khusus kepada relawan untuk menyampaikan edukasi tersebut. Suhaimi pun mengingatkan soal konsekuensi pelonggaran pembatasan pergerakan warga.

    "Nanti kedebak-kedebuk seperti di beberapa tempat, misal di Italia orang meninggal, kan baru sadar. Artinya kita jangan sampai menunggu peristiwa dulu baru sadar," ucap Suhaimi.

    Sebelumnya, masih banyak warga yang melanggar kebijakan PSBB Jakarta. Beberapa di antaranya warga berkerumun di tempat umum, seperti pasar. Bahkan, sejumlah orang menghadiri acara penutupan McDonald's Sarinah, Jakarta Pusat pada Minggu malam, 10 Mei 2020. Selain itu, ada juga 108 orang bergerombol di kafe remang-remang di kawasan Jakarta Utara.

    LANI DIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.