TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani berharap adanya sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan daerah untuk mempercepat penanggulangan virus corona di Ibu Kota. Dengan adanya sinkronisasi ini, Zita ingin kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) fase ketiga di DKI, dapat menjadi pembatasan yang terakhir.
Salah satu yang mesti disinkronkan adalah kebijakan transportasi dan pendistribusian bantuan sosial. "Kami berharap PSBB terakhir ini bisa mengubah perilaku warga. Kita lebih perhatian sama masalah-masalah kesehatan kita sendiri," kata Zita melalui keterangan tertulisnya, Rabu, 20 Mei 2020.
Politikus Partai Amanat Nasional ini menuturkan jika PSBB fase tiga ini menjadi yang terakhir, pemerintah tidak boleh mengendurkan protokol dan pelayanan kesehatan Covid-19.
Selain itu, legislator juga ingin memastikan prosedur kesehatan dan pendampingan dari tenaga medis harus tersedia setelah PSBB berakhir.
Yang juga penting menjadi perhatian setelah pembatasan sosial ini berakhir adalah pemulihan ekonomi. Sebab, menurut dia, DKI merupakan lokomotif ekonomi nasional.
"Kalau Jakarta tidak bergerak, se-Indonesia bakal menjerit. Masalah perut sama pentingnya dengan kesehatan. Saya benar-benar berharap ini PSBB yang terakhir," ujarnya.
Setelah pembatasan ini selesai, kata dia, masyarakat mesti cepat beradaptasi dengan mengubah gaya hidup baru atau yang disebut new normal. "The new normal harus terus digaungkan dan menjadi tradisi baru dalam kehidupan ke depannya," ujarnya.
"Tidak bisa kita dikasih hanya dua pilihan di rumah mati, di luar mati. Kita perlu adaptasi dan inovasi. Harus ada jalan tengah yang mengakomodir kesehatan dan juga perut."
IMAM HAMDI
