THR Belum Dibayarkan, Karyawan 5 Perusahaan Lapor Disnaker Depok

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

    Ilustrasi Tunjangan Hari Raya (THR). Foto : humasprovkaltara

    TEMPO.CO, Depok - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok telah menerima lima aduan dari karyawan perusahaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR). Kepala Disnaker Depok Manto mengatakan pengaduan itu karena karyawan belum menerima pembayaran THR. 

    "Dari lima aduan itu, satu telah selesai, tiga lainnya sedang proses, dan satu lagi baru akan kami datangi," kata Manto dalam keterangannya, Kamis 21 Mei 2020.

    Beberapa pengaduan tersebut diselesaikan dengan cara bipartit atau kesepakatan antara karyawan dengan perusahaan. Rata-rata karyawan yang mengadu dari rumah sakit, percetakan, dan dealer motor atau mobil.

    Setelah mediasi dengan perusahaan, Disnaker Depok menerima keterangan bahwa perusahaan belum membayar THR karyawan karena pemasukan berkurang selama wabah corona Covid-19. Itu menjadi alasan utama mengapa perusahaan tidak bisa membayar THR karyawan, namun Disnaker meminta agar perusahaan tetap membayar sesuai ketentuan.

    "THR itu kan hak semua karyawan yang telah bekerja satu tahun penuh atau beberapa bulan. Besarannya disesuaikan dengan masa kerja. Jadi perusahaan wajib membayar THR apapun alasannya," kata Kepala Disnaker Depok.

    Manto mengatakan Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait THR. Dalam SE tersebut, tertuang jika perusahaan tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan perlu dilakukan kesepakatan antara kedua belah pihak.

    Dia mencontohkan bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap. Selain itu jika perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali, maka dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati.

    Sebenarnya tidak ada alasan perusahaan tidak bisa bayar THR. "Mudah-mudahan cara bipartit ini bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan," kata Manto.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.