Pansus DPRD Depok Setujui LKPJ Wali Kota

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prosesi pelantikan 50 calon anggota legislatif terpilih DPRD Kota Depok, Selasa 3 September 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

    Prosesi pelantikan 50 calon anggota legislatif terpilih DPRD Kota Depok, Selasa 3 September 2019. TEMPO/ADE RIDWAN

    TEMPO.CO, Jakarta - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Depok Jawa Barat menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Depok tahun 2019.

    Ketua Pansus DPRD Kota Depok Mazhab HM mengatakan, pihaknya terus memberikan dukungan terhadap prestasi yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Depok selama 2019. Termasuk, memberikan rekomendasi untuk mendukung pemerintah dalam merealisasikan pembangunan di Kota Depok.

    "Selamat atas tujuh penghargaan yang diterima Pemkot Depok pada tahun 2019. Begitu juga kepada Wali Kota Depok bahwa pada LKPJ tahun 2019 telah mengakomodir rekomendasi DPRD sebelumnya, yakni mencantumkan permasalahan dan solusi dari Perangkat Daerah (PD), mencantumkan dan menjabarkan data sesuai dengan target RPJMD 2016-2021," ujarnya.

    Menurut dia, terdapat beberapa rekomendasi yang telah disampaikan kepada Pemkot Depok. Antara lain, terkait pengelolaan keuangan yang harus dibelanjakan sesuai dengan anggaran, mengingat Silpa yang cukup besar. Kemudian menggesa pencapaian RPJMD, percepatan penanggulangan kemiskinan dan juga memperbaiki pengelolaan aset.

    "Kami berharap hal tersebut bisa dijadikan landasan dan acuan untuk merencanakan pembangunan di tahun selanjutnya. Serta segala rencana Wali Kota Depok yang belum terealisasi bisa segera terwujud," ujarnya.

    Sementara itu Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan seluruh saran dan masukan dari DPRD menjadi pertimbangan dalam meningkatkan penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok. Dirinya juga mengapresiasi kinerja Pansus yang dapat menyelesaikan rekomendasi DPRD di tengah pandemi Covid-19.

    "Kami apresiasi bahwa Pansus tetap optimal dalam bekerja di tengah pandemi, sehingga kita dapat mendengarkan saran dan masukannya saat rapat paripurna secara virtual," katanya.

    Pradi berharap, pemerintah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif bisa semakin meningkatkan sinergi dan kerja sama yang strategis. Semua itu guna bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi kota tersebut.

    "Hal ini agar dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada, serta menggali beragam potensi yang masih belum tereksplorasi," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.