DPRD Minta TGUPP Sisihkan Gaji Bantu Penanggulangan Covid-19

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono ditemui awak media di Jembatan Pulau Reklamasi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Senin, 13 Januari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono ditemui awak media di Jembatan Pulau Reklamasi, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Senin, 13 Januari 2020. Tempo/M Yusuf Manurung

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menyarankan Tim Gabungan Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP menyisihkan gajinya untuk membantu penanggulangan virus corona melalui program kolaborasi berskala besar.

    Anggota TGUPP, kata dia, mestinya merasa prihatin dan menyisihkan gaji dan tunjangan hari rayanya yang tidak dipotong untuk memberikan bantuan.

    "TGUPP telah mendapatkan THR atau uang apresiasi sebesar satu bulan gaji di saat tunjangan kinerja daerah aparatur ASN lainnya dan anggaran anggota DPRD DKI dipotong untuk membantu penanganan Covid-19," kata Mujiyono melalui keterangan tertulis, Kamis, 27 Mei 2020.

    Menurut dia, TGUPP semestinya memiliki empati yang besar dalam keadaan ini. Apalagi, ASN juga turut bergotong royong menangani Covid-19 dengan merelakan tunjangannya dipotong sampai 50 persen.

    Politikus Demokrat itu menuturkan THR yang diperoleh TGUPP merupakan hak yang telah diatur oleh regulasi. Terlebih TGUPP ini telah memiliki kontrak kerja yang salah satu poinnya berhak mendapatkan uang apresiasi jika telah mengabdi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun.

    "Saya kira donasi personal ke KSBB juga diperbolehkan," ujarnya. "Banyak pihak baik anggota dewan, pengusaha bahkan ASN ikhlas menyisihkan pendapatannya untuk penanganan Covid-19."

    Gubernur DKI Anies Baswedan, kata dia,telah membuat program KSBB untuk membantu penanganan Covid-19 di Jakarta. Ada empat paket pilihan dalam program KSBB. Empat paket itu adalah makanan siap saji pagi-malam, sembako, paket lebaran, dan THR uang tunai.

    Dewan pun telah melakukan realokasi anggaran hingga Rp 253 miliar untuk membantu masyarakat dalam penanganan Covid-19. Anggaran yang direalokasi untuk menanggulangi Covid-19 di antaranya anggaran reses, pembahasan pembentukan Perda, pansus, hingga anggaran kunker.

    "Tidak sedikit, individu anggota juga menyisihkan rejekinya untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap Mujiyono.

    Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir, mengungkap alasan Pemprov DKI tidak memotong gaji dan tunjangan hari raya Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP, selama pandemi Covid-19.

    "TGUPP mendapat gaji dan THR full karena mereka itu masuknya di kegiatan. Mereka bukan pegawai, tapi masuknya di kegiatan," kata Chaidir saat dihubungi, Rabu, 27 Mei 2020.

    Postur gaji TGUPP, kata dia, ada di program kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI. Pemerintah DKI, kata dia, telah memotong seluruh tunjangan aparatur sipil negara yang tidak terlibat dalam penanggulangan virus corona.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.