New Normal, Pengamat: Kemacetan Jalan Bakal jadi Masalah

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana kemacetan lalu lintas di Jalan MT Haryono saat masa penerapan PSBB Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Suasana kemacetan lalu lintas di Jalan MT Haryono saat masa penerapan PSBB Jakarta pada Selasa, 19 Mei 2020. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan kemacetan lalu lintas bakal menjadi masalah dalam penerapan new normal di Jakarta.

    Menurut Djoko, warga yang memiliki kendaraan pribadi, baik sepeda motor maupun mobil akan menghindari menggunakan angkutan umum. Ia berujar, tantangan terhadap masalah ini adalah masih akan diberlakukan atau tidaknya kebijakan ganjil genap.

    Menurut Djoko, pilihan yang rasional adalah aktifitas publik di new normal dapat dikendalikan intensitasnya, tidak sama seperti pada massa sebelum pandemi. Ia berujar, tidak semua orang harus kembali bekerja ke kantor di masa kenormalan baru. "Yang masih bisa work from home ya semestinya tetap WFH atau minimal ada pengurangan kehadiran ke kantor," kata dia dalam keterangan tertulis, Minggu, 31 Mei 2020..

    Dia menjelaskan bahwa sektor yang menuntut pekerja harus datang ke kantor perlu mengatur jadwal kerjanya sehingga ada variasi pergerakan orang. Langkah itu perlu diambil agar tidak menumpuk orang pada jam yang sama seperti masa sebelum pandemi.

    "Atau kalau mau sesuai ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan dapat menyediakan sendiri kebutuhan angkutan untuk para karyawannya," kata dia.

    Masalah yang juga mendasar kata dia adalah angkutan umum massal perkotaan. "Bagaimana kemampuan kapasitas angkutan umum massal dapat menjamin terlaksananya physical distancing, terutama pada jam jam sibuk," kata Djoko 

    Djoko berujar, jika new normal diterjemahkan sebagai semua orang masuk kerja dengan jadwal seperti kondisi sebelum pandemi Covid-19, maka dapat dipastikan kapasitas angkutan umum massal di Jabodetabek tidak bisa menjamin pelaksanaan physical distancing.

    Alasannya, kata dia, sulit untuk melakukan penambahan kapasitas angkutan umum secara signifikan pada jam-jam sibuk agar tercapai physical distancing dengan permintaan setara dengan masa sebelum pandemi corona. "Misalnya KRL pada jam-jam sibuk, tentu tidak mungkin menambah kapasitas pada saat itu agar tercapai setiap kereta hanya maksimal 35 persen dan seluruh penumpang terangkut," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.