Politikus PDIP Minta Pemprov DKI Tak Pakai Istilah New Normal

Reporter:
Editor:

Clara Maria Tjandra Dewi H.

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota TNI memberikan imbauan pendisiplinan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kepada penumpang KRL menjelang pemberlakuan aturan new normal, di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Anggota TNI memberikan imbauan pendisiplinan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 kepada penumpang KRL menjelang pemberlakuan aturan new normal, di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemprov DKI Jakarta disarankan segera menyosialisasikan kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuju new normal atau tatanan hidup baru. Menurut anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak, sosialisasi pelonggaran PSBB sudah sepatutnya mulai disosialisasikan.

    "Karena tidak mudah melakukan diseminasi informasi khususnya di masyarakat bawah," kata Gilbert melalui keterangan tertulisnya, Senin, 1 Juni 2020.

    Gilbert berujar pemerintah bisa melibatkan peran ketua lingkungan seperti RT dan RW untuk kelompok masyarakat bawah agar siap menerima konsep kenormalan baru di masa wabah corona.

    Menurut dia, kelompok masyarakat bawa mesti diutamakan menerima sosialisasi karena akses mereka terbatas.

    Politikus PDIP DKI itu juga menyarankan Pemprov DKI tetap rutin memberikan masker kepada warga. Sosialisasi juga harus dilakukan masif agar masyarakat tidak terbawa euforia dengan istilah new normal dan abai terhadap protokol kesehatan.

    Mantan Wakil Ketua Regional South East Asia Regional Office International Agency for Prevention of Blindness WHO ini, menyarankan istilah new normal diganti dengan frasa persiapan pelonggaran. "Sebaiknya masyarakat tidak euforia. Gelombang kedua wabah flu Spanyol terjadi karena masyarakat euforia," ujarnya. "Kita harus berani hidup menghadapi kenyataan."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.