TEMPO.CO, Jakarta - Kelurahan Duren Tiga, Jakarta Selatan melakukan karantina mandiri terhadap 28 warga tersebar di sejumlah rukun warga (RW) karena baru kembali arus balik dari kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah, tanpa Surat Ijin Keluar Masuk alias SIKM.
"Ini merupakan salah satu arahan dari pimpinan pak Wali Kota dan Pak Camat Pancoran untuk menindaklanjuti pemudik-pemudik arus balik yang kembali lagi ke Jakarta," kata Lurah Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Muhammad Mursid, di Jakarta, Selasa, 2 Juni 2020.
Mursid mengatakan sejak awal Ketua Gugus RW ditugaskan mendata warga yang kembali atau menjalani arus balik ke Jakarta pada hari pertama Idul Fitri 1441 Hijriah/2020.
Ketua Gugus Tugas RW menemukan sejumlah warga yang kembali dari mudik ke Jakarta, sebanyak 28 orang.
"Mereka isolasi mandiri selama 14 hari di masing-masing rumahnya," kata Mursid.
Selama menjalani karantina, warga tersebut akan dipantau kegiatannya oleh dokter dari Puskesmas kelurahan. Setelah menjalani karantina, warga tersebut akan diperiksa kesehatannya.
Sementara itu, untuk logistik, konsumsi warga yang menjalani karantina akan dibantu oleh tetangganya, sehingga tetap nyaman selama isolasi mandiri.
Para pemudik yang kedapatan kembali dari kampung halaman tersebut tersebar di sejumlah RW di Kelurahan Duren Tiga, salah satunya RW 05.
Ketua RT 04/ RW 05 Kelurahan Duren Tiga, Wahyu Setiawan menyebutkan, warga yang menjalani karantina mandiri tersebut rata-rata berprofesi sebagai pedagang.
Warga tersebut kembali mudik dari kampung halamannya di Tegal, Brebes dan Pemalang. Mereka masuk ke Jakarta tanpa mengantongi SIKM dan lolos di pos pemeriksaan.
"Cerita mereka bisa lolos macam-macam, ada yang mengaku punya surat kesehatan dari Puskesmas asalnya," kata Wahyu.
Selain itu beberapa warga mengaku sudah menjalani karantina di kampung halamannya serta menjalani tes cepat deteksi COVID-19.
"Mereka mengaku sudah dikarantina di kampung halaman dan ditempatkan di balai desa," kata Wahyu.
Wahyu menambahkan, selama menjalani karantina, warga akan mendapat suplai makanan dari para tetangga termasuk dari ketua Rukun Tetangga.
Hal ini dilakukan untuk meringankan beban mereka, karena kebanyakan mereka berprofesi sebagai pedagang yang memiliki penghasilan harian dari berdagang. "Mereka juga bilang tidak bisa jualan, sedangkan kontrakan harus bayar. Pas saya kasih solusi makan ditanggung, mereka senang sekali," kata Wahyu.
ANTARA
