Kesepakatan Bersama Tangani Banjir Jabodetabekpunjur Diteken

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi - Banjir dan longsor mengintai. dok. KOMUNIKA ONLINE

    Ilustrasi - Banjir dan longsor mengintai. dok. KOMUNIKA ONLINE

    TEMPO.CO, Jakarta - DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, serta sejumlah Kementerian/Lembaga menyepakati Perjanjian Kerja Sama (PKS) penanggulangan banjir dan longsor di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur atau Jabodetabekpunjur tahun 2020-2040. Dokumen virtual PKS tersebut diteken hari ini, Rabu, 3 Juni 2020.

    "Hari ini kami menandatangani kesepahaman bersama untuk menyiapkan anggaran sebesar Rp 35 triliun," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil seperti dikutip dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 3 Juni 2020.

    Anggaran tersebut menurut Ridwan Kamil dibagi-bagi oleh anggaran pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota untuk menangani banjir di daerah Jabodetabekpunjur. Daerah ini, kata Ridwan Kamil, memang beberapa muara sungainya ada di Jawa Barat dan hilirnya ada di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya.

    Penandatanganan PKS tersebut dilakukan daring lewat aplikasi Ruang Kerja. PKS tersebut melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri PUPR, Menteri Agraria dan Tara Ruang/ kepala BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri PPN/ kepala Bappenas, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Banten, Bupati Bogor, Tangerang, Bekasi dan Cianjur, serta Walikota Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan dan Kota Bekasi.

    Ridwan Kamil mengatakan, PKS tersebut merupakan komitmen bersama yang berlaku 4 tahun. Pemerintah Jawa Barat masih menghitung dana APBD yang disediakan dalam pembiayaan perjanjian kerja sama tersebut. “Anggaran dari Pemda Provinsi Jawa Barat akan dirumuskan kira-kira persentasenya berapa dari Rp 35 triliun itu,” kata dia.

    Ridwan Kamil mengatakan, penanganan bencana banjir dan longsor di Jabodetabekpunjur memerlukan biaya relatif besar dan waktu lama. “Semoga dengan informasi yang transparan warga bisa paham bahwa proses menyelesaikan banjir itu butuh empat tahun sampai tahun 2024. Jadi kalau ada banjir di tahun-tahun depan mohon bersabar proyek raksasa Rp 35 triliun ini butuh waktu yang tidak sebentar,” kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.