DPRD Sarankan DKI Pakai Teknologi Awasi Pasien Covid-19

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tim dokter memeriksa awal pasien terkait wabah corona atau COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Sabtu 28 Maret 2020. (ANTARA/HO/Tim Kesehatan Kogasgabdap Wisma Atlet)

    Tim dokter memeriksa awal pasien terkait wabah corona atau COVID-19 di ruang IGD Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Jakarta, Sabtu 28 Maret 2020. (ANTARA/HO/Tim Kesehatan Kogasgabdap Wisma Atlet)

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menyarankan pemerintah DKI memanfaatkan teknologi guna melacak keberadaan pasien Covid-19. Dengan begitu, pemerintah bakal mengetahui apakah pasien Covid-19 benar-benar menjalankan isolasi dan di mana saja titik rawan.

    "Seperti kepolisian melacak teroris. Cuma ini terorisnya adalah Covid, barangnya tidak tampak," kata Suhaimi saat dihubungi, Rabu, 3 Juni 2020.

    Dia menilai penting bagi pemerintah untuk terus mengendalikan pergerakan orang apalagi menjelang masa transisi menuju tatanan hidup baru alias new normal. Suhaimi mengingatkan jangan sampai pengawasan pemerintah daerah kendur setelah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berakhir.

    "Yang saya dengar kemarin itu (jumlah pasien tertular corona) sudah menurun, tapi bukan bermakna menurun terus dilepas bebas. Tetap harus ada kendali," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

    Sebelumnya, pemerintah pusat telah merencanakan new normal. DKI menjadi salah satu provinsi yang ditetapkan untuk bersiap menghadapi new normal.

    Sementara angka pasien positif covid-19 di Ibu Kota terus bertambah setiap harinya. Per 3 Juni 2020, pasien positif corona di Jakarta mencapai 7.539 orang. Dinas Kesehatan DKI mencatat 2.530 orang di antaranya sembuh dan 529 orang meninggal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan RUU Perlindungan Data Pribadi

    Pembahasan RUU Perlindugan Data Pribadi sedianya sudah berjalan sejak tahun 2019. Namun sampai awal Juli 2020, pembahasan belum kunjung berakhir.