Politikus PDIP: PSBL di 62 RW Bisa Efektif Jika Bansos Terpenuhi

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05 RW 04 Petamburan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan PSBL untuk menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi pergerakan warga di wilayah zona merah COVID-19 di tingkat RT/RW. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05 RW 04 Petamburan, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020. Pemprov DKI Jakarta berencana untuk menerapkan PSBL untuk menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi pergerakan warga di wilayah zona merah COVID-19 di tingkat RT/RW. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak mempertanyakan kesiapan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL. Terutama, kata Gilbert, kesiapan Pemerintah Provinsi DKI memberikan bansos kepada rukun warga yang nantinya bakal dikarantina.

    "PSBL tidak akan efektif kalau tidak ada pemberian bansos di RW yang dikarantina," kata Gilbert melalui pesan singkat, Kamis, 4 Juni 2020.

    Menurut dia, secara konsep penerapan pembatasan lokal memang baik dilakukan saat masa transisi menuju new normal atau tatanan hidup baru di tengah pagebluk corona. Gilbert ragu pemerintah bisa menyiapkan infrastruktur untuk mengisolasi kawasan yang masuk zona merah penularan Covid-19. "Secara konsep betul, tapi di lapangan bagaimana?"

    Pembatasan lokal, kata dia, bisa efektif jika pemerintah menanggung kebutuhan pokok warga selama diisolasi. Berkaca pada pembatasan sosial berskala besar, kata dia, pemerintah tidak bisa memenuhi janjinya untuk memberikan bansos setiap pekan seperti yang dijanjikan.

    "Lebih baik pemerintah mengetes PCR seluruh warga di RW yang zona merah. Dan kasih SIKM (surat izin keluar masuk) bagi warga yang membutuhkan," ujarnya. "Sebab, isolasi yang akan dilakukan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan kondisi APBD DKI saat ini."

    Pembatasan lokal akan dilakukan di 62 RW yang berstatus zona merah corona. Kebijakan PSBL tersebut merupakan upaya pembatasan aktivitas yang dilakukan di tingkat zona merah corona untuk memutus rantai penularan Covid-19.

    Dalam kawasan PSBL akan ada pemisahan warga yang berstatus orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan hingga yang dinyatakan positif di rumah isolasi bersama atau rumah pribadi. Pembatasan berskala lokal bertujuan untuk menekan penularan Covid-19 pada wilayah dengan risiko tinggi atau zona merah corona.

    Selain itu, PSBL juga dilakukan untuk menjaga wilayah dengan kerentanan rendah tidak mengalami peningkatan status. Setelah pembatasan lokal diterapkan diharapkan RW yang masuk zona merah corona berubah menjadi zona kuning atau hijau.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Marah karena Tersulut Lambatnya Stimulus Kredit

    Presiden Joko Widodo geram karena realisasi anggaran penanganan pandemi masih minim. Jokowi marah di depan para menteri dalam sidang kabinet.