Perlu Evaluasi Seminggu, DKI Tiadakan Ganjil Genap

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah kendaraan melintas saat penghentian sementara aturan ganjil-genap di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Untuk menekan penularan virus corona, Pemprov DKI menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing di kendaraan umum atau menggunakan kendaraan pribadi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah kendaraan melintas saat penghentian sementara aturan ganjil-genap di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin, 16 Maret 2020. Untuk menekan penularan virus corona, Pemprov DKI menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing di kendaraan umum atau menggunakan kendaraan pribadi. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo memastikan kebijakan ganjil genap di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB transisi belum berlaku. Menurut dia, pihaknya terlebih dulu mengevaluasi lalu lintas selama PSBB transisi sebelum menentukan waktu ganjil genap.

    "Terkait dengan pelaksanaan ganjil genap, saat ini ganjil genap masih ditiadakan," kata Syafrin saat dihubungi, Sabtu, 6 Juni 2020.

    Dinas Perhubungan, dia menuturkan, bakal melihat situasi dan kondisi lalu lintas angkutan jalan di Ibu Kota selama satu minggu ke depan. Setelah itu, dinas mengevaluasi seberapa besar volume kendaraan selama PSBB transisi berlaku.

    "Hasil evaluasi itu yang akan kami laporkan ke pak gubernur terkait dengan ke depan pelaksanaan ganjil genap seperti apa," ujar dia.

    Pemberlakuan sistem ganjil genap saat PSBB transisi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif.

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan ganjil genap berlaku untuk kendaraan roda dua dan empat. Kebijakan ini dikecualikan bagi kendaraan pejabat, pemadam kebakaran, hingga taksi dan ojek online.

    Pasal 18 ayat 2 huruf k Pergub 51/2020 tercantum taksi dan ojek online dikecualikan apabila memenuhi persyaratan. Syafrin menyebut syarat yang dimaksud masih dikaji. "Itu juga sedang kami kaji," ucapnya.

    Anies memutuskan memperpanjang PSBB Jakarta mulai 5 Juni hingga waktu yang tidak ditentukan sekaligus memasuki masa transisi. PSBB diperlonggar, salah satunya dengan mulai kegiatan sosial dan ekonomi. Namun, pemerintah DKI bakal memperketat pengendalian penyebaran Covid-19 di 66 RW yang masuk zona merah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Silang Pendapat tentang RUU PKS

    Fraksi-fraksi di DPR berbeda pendapat dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS. Dianggap rumit.