Operasi Ketupat Selesai, Polisi Tetap Jaga Perbatasan Jakarta

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Angoota Polri saat mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Angoota Polri saat mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019 dan Kesiapan PAM Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Mahkamah Konstitusi (MK) di Monas, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Juni 2019. Apel yang diikuti oleh prajurit TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Pemadam Kebakaran tersebut untuk memastikan kesiapan personel dalam pengamanan sidang PHPU di MK. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Yusri Yunus mengatakan Operasi Ketupat yang telah berlangsung sejak seminggu sebelum puasa, telah berakhir pada Ahad dini hari, 7 Juni 2020. Meskipun sudah selesai, Yusri memastikan pos pantau di perbatasan Jakarta masih berdiri mengawasi keluar masuk masyarakat dari dan ke Jabodetabek.

    "PSBB masih berlaku, pemeriksaan SIKM masih berlaku, walaupun Operasi Ketupat selesai," ujar Yusri di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juni 2020.

    Yusri mengatakan, setiap orang yang akan masuk ke Jakarta akan tetap dipantau oleh 33 pos check point dan 34 Pos PAM Gabungan di Jakarta. Mereka yang tak mengantongi SIKM akan diminta memutar balik kendaraannya dan tak diizinkan memasuki Jakarta.

    Seperti diketahui, masyarakat yang ingin kembali ke Jakarta usai Libur Lebaran 2020 harus mengantongi surat izin keluar masuk (SIKM). Hal ini diatur dalam Pasal 6 Pergub 47/2020 Pemprov DKI Jakarta.

    ADVERTISEMENT

    Dalam Pasal ke-7 Pergub tersebut, diatur bahwa setiap orang, pelaku usaha atau orang asing yang karena tugas dan pekerjaannya dan/atau alasan darurat melakukan kegiatan berpergian masuk Provinsi DKI Jakarta dari luar Jabodetabek wajib memiliki SIKM selama masa penetapan bencana nonalam penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional.

    Kepolisian pun sudah mengetatkan akses masuk ke Jakarta agar tidak ada pemudik bandel yang kembali ke Ibu Kota saat penerapan PSBB masih berlangsung. Hal ini untuk memutus mata rantai Covid-19.


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.