TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menilai protokol kesehatan sulit diterapkan saat hari bebas kendaraan bermotor alias car free day atau CFD yang digelar lagi di tengah pandemi Covid-19 kemarin. Menurut dia, 500 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI juga tidak efektif mengawasi warga.
"Yang ada warga kucing-kucingan dengan petugas, keluar di satu area, lalu masuk lagi lewat akses jalan yang lain,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Senin, 22 Juni 2020.
Justin menganggap, Satpol PP hanya memberikan sanksi berupa teguran atau kerja sosial bila didapati pengunjung CFD yang melanggar kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelanggar, lanjut dia, akan sulit dikeluarkan dari area CFD di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.
PSI khawatir jumlah pasien positif Covid-19 bakal melonjak jika CFD berlanjut. Justin menyebut, warga yang menyambangi kawasan CFD kemarin membeludak. Dia mengira Minggu pekan depan warga akan kembali berbondong-bondong mengikuti CFD dan kerumunan massa tidak bisa dikendalikan.
"Pemprov DKI tidak mengindahkan perjuangan tenaga kesehatan yang terus berperang melawan Covid-19. Segera batalkan kegiatan CFD Jakarta hingga keadaan sudah benar-benar normal,” ucap dia.
Anggota Komisi D Bidang Pembangunan ini mengkritik pemerintah DKI untuk tidak menambah kegiatan yang tak jelas tujuannya. Apalagi CFD yang justru memicu kerumunan orang.
"Sebaiknya fokus dengan agenda yang sudah ada seperti pengawasan protokol kesehatan dengan pembatasan di pasar,” tambahnya.
Pemerintah DKI membuka lagi sepanjang jalan Sudirman-Thamrin untuk CFD mulai Minggu, 21 Juni 2020. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kawasan CFD hanya untuk pejalan kaki dan pesepeda yang hendak berolahraga. Sementara pedagang kaki lima (PKL) belum diizinkan berjualan.
Satpol PP DKI Jakarta mengerahkan 500 personel guna memastikan CFD kemarin berlangsung tertib dan mengutamakan protokol kesehatan.
